JAKARTA – Polemik terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen membuat nama Bupati Pati Sudewo terus menjadi sorotan publik nasional. Kebijakan itu bukan hanya memicu kemarahan masyarakat, tetapi juga mendatangkan teguran keras dari Partai Gerindra, partai yang menaunginya.
Awalnya, kontroversi bermula ketika Sudewo mengeluarkan pernyataan yang dianggap menantang rakyat. Dalam sebuah video yang beredar, ia mengatakan tidak akan gentar meski 50.000 orang turun ke jalan untuk menolak kebijakan tersebut. Ucapan itu menyulut kemarahan warga. Alih-alih mereda, gelombang protes justru semakin membesar. Koordinator aksi, Ahmad Husein, menyebut jumlah massa yang akan turun ke jalan meningkat drastis, bahkan mencapai 75.000 orang.
Terdesak oleh tekanan publik, Bupati Pati Sudewo akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Ia mengaku pernyataannya menimbulkan kesalahpahaman dan berjanji meninjau ulang kebijakan kenaikan PBB-P2. “Saya tidak bermaksud menantang rakyat saya sendiri. Permintaan maaf ini saya sampaikan sebesar-besarnya,” jelasnya.
Meski begitu, permintaan maaf itu tidak serta merta meredakan amarah. Rabu (13/8/2025), ribuan massa kembali menggelar demonstrasi besar-besaran. Situasi memanas ketika Sudewo muncul dari kendaraan aparat. Botol air mineral dan sandal dilemparkan ke arahnya. Demonstran menuntutnya mundur, sementara DPRD Pati membentuk panitia khusus hak angket, membuka wacana pemakzulan.
Kisruh ini pun sampai ke telinga elite Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menegaskan partainya telah memberikan teguran keras. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto ikut memberi perhatian atas polemik ini. “Pejabat harus berbakti kepada rakyat, bukan menantang. Sudewo sudah mendapat teguran keras, dan kami akan terus mengawal prosesnya,” tegas Budi.
Kisruh politik yang menjerat Sudewo menjadi pelajaran penting betapa keputusan seorang pemimpin bisa berujung badai ketika tidak disertai komunikasi yang bijak. Kini, nasibnya sebagai bupati berada di ujung tanduk, terancam oleh gelombang protes rakyat dan tekanan politik yang kian menguat.
