Jakarta, 21 Agustus 2025 – Operasi Tangkap Tangan (OTT Wamenaker) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengguncang publik. Dalam penindakan yang menyasar Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer, penyidik berhasil menyita sejumlah uang tunai, puluhan mobil, hingga sebuah motor Ducati mewah. Temuan ini menambah daftar panjang praktik korupsi yang kian menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik.
Deputi Penindakan KPK, Fitroh, mengungkapkan bahwa barang bukti yang disita diyakini berkaitan erat dengan perkara dugaan pemerasan yang melibatkan Immanuel. “Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil, dan ada motor Ducati,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (21/8/2025). Namun, ia menegaskan bahwa detail jumlah uang maupun kendaraan masih akan dirinci lebih lanjut setelah proses pemeriksaan selesai.
OTT Wamenaker ini disebut terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penangkapan dilakukan di wilayah Jakarta pada Rabu malam (21/8/2025). Hingga kini, Immanuel masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, sementara publik menunggu penjelasan resmi mengenai konstruksi perkara yang menjeratnya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaganya akan segera memberikan penjelasan detail kepada publik. “Kami memastikan seluruh proses akan transparan. Informasi lengkap mengenai kasus ini akan segera kami sampaikan,” katanya.
Kasus ini bukan satu-satunya yang tengah membelit Kementerian Ketenagakerjaan. Sebelumnya, KPK juga menelusuri dugaan korupsi terkait pengurusan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menyeret delapan tersangka. Situasi ini kian memperlihatkan betapa rawannya sektor ketenagakerjaan dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
Gelombang reaksi publik pun merebak. Banyak pihak menilai bahwa jika benar terbukti bersalah, tindakan Immanuel merupakan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Di tengah harapan akan pejabat yang bersih dan berintegritas, fakta penangkapan ini menjadi tamparan keras bahwa korupsi masih mengakar dalam birokrasi.
