Sukabumi – Isu dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang menyeret MTs Gandasoli Sukabumi mendadak menjadi sorotan publik. Pada awal Februari 2026, suasana di madrasah yang berlokasi di Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat itu memanas setelah sejumlah wali murid mendatangi pihak sekolah untuk meminta kejelasan terkait bantuan pendidikan yang dinilai tidak utuh diterima oleh siswa.
Peristiwa ini mencuat ke ruang publik usai potongan video rapat antara wali murid dan pihak sekolah beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, tampak adu argumen yang emosional, memperlihatkan kekecewaan orang tua yang merasa hak anak-anak mereka tidak diberikan secara penuh.
Program Indonesia Pintar merupakan bantuan strategis pemerintah melalui Kemendikbudristek yang bertujuan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat mengakses pendidikan. Besaran bantuan bervariasi sesuai jenjang, dan idealnya dana tersebut diterima langsung oleh siswa atau orang tua tanpa intervensi pihak lain.
Menurut keterangan sejumlah wali murid yang hadir dalam pertemuan pada Selasa, 3 Februari 2026, terdapat dugaan bahwa dana bantuan yang diterima siswa telah mengalami pengurangan. Seorang wali murid yang dikenal dengan nama Bang Jey mengungkapkan bahwa dana PIP sebesar Rp700 ribu disebut berkurang sekitar Rp200 ribu. Sementara bantuan lain senilai Rp370 ribu dikabarkan hanya diterima Rp245 ribu.
Ketidakjelasan ini memicu keresahan. Beberapa wali murid mengaku kesulitan memperoleh penjelasan rinci mengenai peruntukan dana yang disebut telah disepakati bersama. Situasi rapat pun berlangsung tegang, bahkan muncul tudingan intimidasi terhadap orang tua yang kritis mempertanyakan kebijakan sekolah.
Klarifikasi Pihak Madrasah
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Sekolah MTs Gandasoli, Duduh Darusalam, memberikan klarifikasi terbuka. Ia menegaskan bahwa dana PIP dicairkan langsung ke rekening siswa melalui Bank BRI. Menurutnya, tidak ada pemotongan sepihak, melainkan kesepakatan bersama untuk menggunakan sebagian dana guna keperluan operasional seperti transportasi ke bank, biaya administrasi materai, hingga kebutuhan kenaikan kelas.
Ia menyatakan bahwa mekanisme tersebut telah melalui musyawarah dengan wali murid, meski mengakui adanya kekurangan dalam penyampaian komunikasi. Duduh juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan orang tua selama rapat berlangsung.
Sorotan Publik dan Harapan Transparansi
Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut program bantuan pendidikan yang menyentuh langsung masyarakat bawah. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi maupun pihak Kemendikbudristek.
Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa transparansi, keterbukaan, dan komunikasi yang jujur antara sekolah dan wali murid adalah kunci utama. Tanpa itu, niat baik program pemerintah berpotensi berubah menjadi konflik yang menggerus kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan.
