Sambas, Domainrakyat.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan LCC Empat Pilar 2026 setelah polemik penilaian dewan juri menjadi viral di media sosial. Sorotan publik muncul usai beredarnya video yang memperlihatkan dugaan ketidakkonsistenan penilaian saat seleksi tingkat daerah di Kalimantan Barat.

Perdebatan bermula ketika jawaban dari salah satu regu peserta dinyatakan salah oleh dewan juri, sementara jawaban serupa dari regu lain justru dianggap benar. Situasi tersebut memicu kritik tajam dari masyarakat dan warganet yang mempertanyakan profesionalitas sistem penilaian dalam ajang nasional tersebut.

Kontroversi itu melibatkan peserta dari SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas. Banyak pihak menilai perbedaan keputusan juri berpotensi mencederai semangat sportivitas dan tujuan utama lomba sebagai sarana pendidikan kebangsaan bagi generasi muda.

Evaluasi Sistem Penilaian dan Kinerja Juri

Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. MPR RI disebut langsung melakukan evaluasi terhadap seluruh mekanisme perlombaan, mulai dari sistem penilaian hingga tata kelola dewan juri.

“MPR RI juga berjanji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem lomba, mulai dari mekanisme penilaian, tata suara, hingga kinerja dewan juri,” ujar Akbar.

Ia menilai evaluasi penting dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada pelaksanaan lomba berikutnya. Menurutnya, kredibilitas kompetisi harus dijaga karena ajang tersebut membawa nilai-nilai kebangsaan dan pendidikan karakter.

Ajang LCC Empat Pilar sendiri merupakan kompetisi tahunan yang menguji pemahaman pelajar terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, serta isu-isu kebangsaan lainnya. Kompetisi dimulai dari tingkat kabupaten dan kota, kemudian berlanjut ke tingkat provinsi hingga final nasional di Jakarta.

Penelusuran Internal Dilakukan MPR RI

Selain evaluasi umum, Sekretariat Jenderal MPR RI juga mulai melakukan penelusuran internal terkait proses penilaian pada final tingkat Kalimantan Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan standar yang telah ditetapkan.

Siti Fauziah menyampaikan bahwa pemeriksaan tidak hanya fokus pada hasil skor, tetapi juga menyangkut sistem komunikasi serta mekanisme penyampaian keberatan dari peserta dan sekolah.

“Evaluasi nantinya juga mencakup kejelasan artikulasi jawaban peserta, sistem verifikasi jawaban, serta tata kelola penyampaian keberatan selama perlombaan berlangsung,” jelas Siti Fauziah.

Polemik ini menjadi perhatian luas karena dianggap mencerminkan pentingnya transparansi dan profesionalitas dalam kompetisi pendidikan nasional. Banyak masyarakat berharap evaluasi yang dilakukan MPR RI benar-benar menghasilkan perbaikan nyata agar kompetisi mendatang berlangsung lebih adil, objektif, dan kredibel.

Panitia pelaksana juga memastikan bahwa pengawasan terhadap jalannya lomba akan diperketat pada tahapan berikutnya. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan tetap menjadi ruh utama dalam kompetisi tersebut.