DOMAINRAKYAT.COM | BANYUASIN — Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, S.H., M.H., bersama Wakil Bupati Banyuasin Ir. Netta Indian, S.P., M.M., menghadiri Rapat Paripurna VII Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Banyuasin Tahun 2026, Rabu (11/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Banyuasin, Pangkalan Balai, tersebut mengagendakan penyampaian Nota Pengantar dan Penjelasan Bupati Banyuasin terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2027.
Dalam rangkaian agenda tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam penyampaiannya, Bupati Askolani menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, serta penataan kelembagaan perangkat daerah.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah penyesuaian jumlah perangkat daerah, dari sebelumnya 51 menjadi 43 perangkat daerah. Penataan tersebut diarahkan untuk mendorong efisiensi belanja pemerintahan, memperkuat program prioritas, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan, pendapatan daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp2,36 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,40 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp43,06 miliar.
Bupati berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD Kabupaten Banyuasin dapat berjalan secara optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, alokasi anggaran diharapkan dapat diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan Kabupaten Banyuasin.
Selanjutnya, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin dijadwalkan kembali pada Senin (16/11/2026), dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Melalui tahapan pembahasan tersebut, diharapkan terbangun sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan anggaran daerah yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
DOMAINRAKYAT.COM
Berimbang, Tajam dan Terpercaya.






Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.