DOMAINRAKYAT.com [ SERUYAN – Keterlambatan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan dan seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk November 2026 menuai sorotan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terhadap perencanaan dan kebijakan pengelolaan anggaran belanja pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan.
Berdasarkan surat pemberitahuan yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, keterlambatan pembayaran gaji PNS disebabkan kekurangan pagu anggaran pada sejumlah komponen, meliputi tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, serta belanja pembulatan gaji. Sementara itu, pembayaran gaji PPPK November 2026 diinformasikan akan dilakukan melalui mekanisme gaji susulan.
Kondisi ini disayangkan salah satu pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Seruyan. Ia menilai persoalan tersebut bukan sekadar masalah administrasi anggaran, melainkan menyangkut kesejahteraan pegawai yang setiap bulannya menggantungkan kebutuhan hidup dari penghasilan yang diterima.
“Ini tentu menjadi persoalan bagi kami sebagai pegawai. Gaji merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membayar berbagai kewajiban, dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau pembayarannya terlambat, tentu sangat berdampak bagi pegawai,” ungkapnya.
Menurutnya, seharusnya persoalan anggaran belanja pegawai dapat diantisipasi melalui perencanaan yang lebih matang. Terlebih, pembayaran gaji merupakan kewajiban rutin pemerintah yang semestinya menjadi salah satu prioritas dalam pengelolaan anggaran.
“Yang menjadi pertanyaan, bagaimana perencanaan anggarannya sehingga sampai terjadi kekurangan pagu untuk komponen pembayaran gaji? Seharusnya hal seperti ini bisa diperhitungkan sejak awal agar pegawai tidak menjadi pihak yang harus menanggung dampaknya,” ujarnya.
Ia juga berharap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan lebih memperhatikan aspek kesejahteraan pegawai dalam mengambil kebijakan, bukan hanya berfokus pada penyelesaian administrasi dan penyesuaian anggaran. Sebab, bagi sebagian pegawai, keterlambatan gaji bukan persoalan kecil, terutama bagi mereka yang sepenuhnya mengandalkan penghasilan bulanan.
Sementara itu, dalam surat pemberitahuannya, pihak Dinas Kesehatan menyatakan sedang berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta pihak terkait untuk melakukan penyesuaian perubahan anggaran. Namun, pencairan gaji disebut masih harus menunggu hingga proses administrasi penyesuaian pagu anggaran selesai.
Pegawai tersebut berharap persoalan ini segera diselesaikan dan tidak kembali terulang pada bulan-bulan berikutnya. Ia juga meminta agar pimpinan Dinas Kesehatan menjadikan keterlambatan pembayaran gaji ini sebagai bahan evaluasi, mengingat kesejahteraan pegawai seharusnya menjadi perhatian utama dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan.
Red/(Rs)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.