PALANGKA RAYA, Domain Rakyat. Com/
Kalimantan Tengah tengah berada pada momentum percepatan pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia. Untuk mendukung agenda strategis tersebut, DPW PKB Kalteng dan DPRD provinsi menggelar pertemuan koordinasi, Kamis (30/4/2026), guna memperkuat sinergi dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ketua DPW PKB Kalteng Rahmanto Muhidin menyatakan bahwa partai berkomitmen penuh mendukung kebijakan daerah yang berorientasi pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok. “Kami yakin, dengan koordinasi yang solid, setiap rupiah APBD dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.
Rahmanto menegaskan bahwa harmoni antar elemen menjadi prasyarat agar fungsi DPRD dapat berjalan optimal. “Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam membangun harmoni agar fungsi-fungsi DPRD dapat berjalan dengan maksimal melalui kerja sama yang baik antar elemen,” tambahnya dalam pembukaan pertemuan.
Ketua DPRD Arton S. Dohong menyambut baik inisiatif ini dan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek-proyek strategis daerah agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Sinergi partai-parlemen dinilai krusial untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua II DPRD Muhammad Ansyari serta sejumlah pengurus DPW dan anggota fraksi PKB ini juga membahas strategi percepatan pembahasan Raperda prioritas. Fokus utama meliputi regulasi pendukung investasi, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Delegasi PKB yang hadir, antara lain Reno, Habib Abdurrahman, Habib Rasyid, Ustadz Nasiri, dan M. Nasri, mencerminkan pendekatan multidisiplin dalam mendukung pembangunan daerah. Integrasi antara nilai, kompetensi teknis, dan manajerial menjadi kekuatan dalam merumuskan kebijakan yang efektif.
Kedua pihak juga menyepakati pentingnya pendekatan berbasis data dalam perumusan kebijakan pembangunan. Riset, evaluasi program, dan masukan dari pemangku kepentingan harus menjadi basis utama dalam penyusunan regulasi dan alokasi anggaran di Kalimantan Tengah.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk mengawal pembangunan Kalteng melalui sinergi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kedua pihak sepakat membentuk mekanisme koordinasi rutin guna memastikan implementasi kebijakan yang berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
