Asahan, Domainrakyat.com – Masyarakat Asahan tegas menolak Aktivitas PMI yang berlangsung secara ilegal di wilayah mereka. Bentuk penolakan ini terlihat dari banyaknya spanduk yang terpasang di sejumlah desa yang selama ini diduga menjadi akses keluar-masuk aktivitas pengiriman Pekerja Migran Indonesia secara tidak prosedural.
Spanduk tersebut ditemukan di berbagai desa, seperti Desa Silo Baru, Pematang Sei Baru, Sei Apung Induk, Asahan Mati, Bagan Asahan Baru, Bagan Asahan Induk, Bagan Asahan, Sei Nangka, Sei Pasir, dan Sei Serindan. Warga menilai bahwa praktik pengiriman pekerja secara ilegal bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencemarkan nama baik daerah mereka.
Alasan Warga Tolak Pengiriman PMI Ilegal
Salah satu warga dari Desa Silo Laut menyampaikan kekhawatirannya. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan pemerintah dan mencoreng martabat masyarakat lokal. “Aktivitas ini jelas ilegal dan merugikan banyak pihak. Selain itu, keselamatan para pekerja tidak dijamin karena mereka berangkat dengan sarana transportasi yang tidak layak,” ungkapnya.
Menurutnya, aktivitas PMI ilegal kerap mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan. Banyak calon pekerja yang diberangkatkan menggunakan jalur tak resmi dengan fasilitas minim, tanpa memperhatikan perlindungan hukum maupun fisik mereka. Hal ini membuat risiko kecelakaan dan tindak kejahatan semakin tinggi.
Dorongan untuk Prosedur Resmi
Warga menekankan bahwa jika seseorang ingin menjadi Pekerja Migran Indonesia, sebaiknya melalui jalur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Prosedur resmi memberikan perlindungan hukum dan menjamin keselamatan calon pekerja di negara tujuan. Selain itu, jalur resmi juga melibatkan pelatihan dan pembekalan, yang sangat penting untuk menghadapi tantangan kerja di luar negeri.
Masyarakat Asahan tegas menolak Aktivitas PMI ilegal bukan semata karena aspek hukum, tetapi juga karena kepedulian terhadap nyawa dan martabat warganya. Mereka berharap pihak berwenang semakin aktif dalam mengawasi, mencegah, dan menindak pelaku pengiriman pekerja migran secara ilegal di wilayah mereka.
