Domain Rakyat– Data mengejutkan dirilis oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 13 Maret 2025. Sebanyak 12.802 anak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tercatat tidak melanjutkan pendidikan. Informasi ini sontak memicu kekhawatiran berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) Kutim dan kalangan legislatif. Selasa (15/07/2025).
Jika data tersebut benar-benar valid dan mencerminkan kondisi di lapangan, DPRD Kutim mempertanyakan kinerja Pemda, khususnya di sektor pendidikan yang selama ini diklaim sebagai prioritas pembangunan.
“Apabila data itu benar, kami sangat menyayangkan. Selama ini, Pemerintah Daerah selalu menggembar-gemborkan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing,” ujar Ahmad Sulaiman anggota DPRD Kutim Komisi D.
Meski begitu, DPRD menekankan pentingnya validasi terhadap data tersebut sebelum dijadikan dasar pengambilan kebijakan. Mereka mengkhawatirkan adanya ketidaksesuaian antara data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan realitas di lapangan.
“Kami minta sebelum mengambil kesimpulan, harus dilakukan riset mendalam dan pendataan langsung secara proporsional,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengakui adanya persoalan klasik terkait ketimpangan antara jumlah lulusan SMP dengan daya tampung sekolah di jenjang SMA/SMK. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya anak tidak melanjutkan sekolah. Namun, menurutnya, hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, terutama dalam pengadaan fasilitas pendidikan menengah atas.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sesuai batas kewenangan kami. Tapi untuk SMA dan SMK, itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi,” jelasnya.
DPRD Kutim juga menyoroti efektivitas penggunaan anggaran pendidikan yang dinilai cukup besar. Dengan berbagai program dan bantuan pendidikan yang telah digelontorkan, mereka menilai seharusnya angka anak tidak sekolah bisa ditekan.
“Selama ini kita tahu bahwa upaya Pemda di sektor pendidikan sudah cukup baik, apalagi dengan program beasiswa yang ditetapkan sebagai prioritas. Maka seharusnya data yang muncul bisa lebih menggembirakan,” pungkasnya. [Jamal]