Scroll untuk Baca Berita
BeritaKab. KutimPendidikan

Miris! Minimnya SMK di Kutai Timur Tak Sejalan dengan Besarnya Investasi Industri Tambang

×

Miris! Minimnya SMK di Kutai Timur Tak Sejalan dengan Besarnya Investasi Industri Tambang

Sebarkan artikel ini

DomainRakyat.Com Sangatta – Ironis! Kabupaten Kutai Timur (Kutim), yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan investasi tertinggi di sektor industri tambang di Indonesia, justru minim memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam, mengingat SMK seharusnya menjadi sarana strategis dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang siap bersaing di dunia kerja, khususnya di bidang industri. Jum’at, 18/07/2025

Hal tersebut mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Kutim sekaligus Ketua Fraksi Demokrat, Pandi Widiarto. Ia menegaskan pentingnya menambah jumlah sekolah kejuruan di Kutim agar generasi muda lokal memiliki bekal keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Tanpa kebijakan strategis dalam penambahan sekolah kejuruan, masyarakat lokal akan semakin tersisih dari kompetisi kerja dan kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah,” tegas Pandi.

Menurutnya, upaya pengembangan sekolah kejuruan juga sejalan dengan visi-misi Pemerintah Daerah yang berfokus pada pembangunan sektor industri, pertambangan, dan pertanian.

“Penambahan sekolah kejuruan menjadi kebutuhan mendesak dan selaras dengan arah pembangunan daerah,” tambahnya.

Pandi juga menyoroti bahwa persoalan ini terjadi secara berulang dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, ia meminta perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pihak yang berwenang dalam pengelolaan pendidikan menengah, termasuk SMK.

“Ini persoalan tahunan yang tidak pernah tuntas. Kami mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah tidak cukup hanya dengan menyediakan pendidikan gratis. Namun, harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

“Pendidikan gratis saja tidak cukup. Pemerintah harus melihat bahwa perkembangan industri di daerah harus dibarengi dengan kesiapan pendidikan masyarakat lokal agar bisa terserap menjadi tenaga kerja,” tutup Pandi. [jml*]