Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat khusus membahas penertiban tambang ilegal. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen memberantas praktik pertambangan liar yang merugikan negara.
Menurut Habiburokhman, aktivitas tambang ilegal telah menjadi penyebab signifikan kebocoran anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk program-program rakyat.
“Minggu depan setelah kunjungan kerja ke tiga daerah, kami akan mengundang sejumlah Kapolda dan Dirgakkum dari kementerian terkait sumber daya mineral,” ujarnya di Gedung DPR RI, Kamis (21/8/2025).
Habiburokhman menegaskan bahwa DPR juga akan melibatkan Direktorat Penegakan Hukum dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Pelaku tambang ilegal, siapapun dia, apakah masih aktif, purnawirawan, atau memiliki latar belakang kuat sekalipun, harus ditindak tegas,” tambahnya.
Habiburokhman menyebut kerugian negara akibat tambang ilegal mencapai angka fantastis, bahkan menembus triliunan rupiah. Padahal, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk mendanai program kerakyatan Presiden Prabowo, mulai dari makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga pembangunan food estate.
“Semua program ini high cost, sehingga kebocoran akibat tambang ilegal jelas menghambat upaya kita memperbaiki kesejahteraan rakyat,” katanya.
Presiden Prabowo sendiri memberikan peringatan keras dan emosional. Dalam Sidang Tahunan MPR RI (15/8/2025), ia menegaskan tidak akan menoleransi siapapun yang terlibat, baik jenderal aktif, purnawirawan, hingga kader partainya sendiri.
“Saya beri peringatan, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,” tegasnya dengan suara menggema.
Prabowo mengungkap bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal di Indonesia dengan potensi kerugian hingga Rp300 triliun.
“Saya minta dukungan semua pihak, seluruh MPR, partai politik, dan rakyat, demi masa depan bangsa,” ujarnya.
Gelombang komitmen ini menandakan bahwa penertiban tambang ilegal bukan sekadar janji, tetapi sebuah perlawanan besar terhadap mafia tambang yang selama ini merongrong kedaulatan negara.
