Bulukumba – Kritik keras kembali diarahkan kepada pemerintah terkait kerusakan jalan trans Sulawesi Selatan di depan Huwadi. Jalur strategis yang menjadi nadi distribusi ekonomi itu disebut sudah lama dibiarkan rusak parah hingga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Panrita Bhineka Bersatu (DPN LPBB), Harianto Syam atau yang dikenal dengan nama sapaan Anto Harlay, menegaskan kerusakan jalan ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut nyawa rakyat. “Ini jalan provinsi, mestinya jadi prioritas utama. Tapi faktanya dibiarkan seperti kubangan. Pemerintah jangan tunggu ada korban dulu baru bergerak,” tegas Anto Harlay, Minggu (07/9/2025).
Pantauan di lapangan memperlihatkan ruas jalan penuh lubang dengan kedalaman bervariasi. Saat hujan turun, air menggenang hingga menutupi permukaan aspal, membuat pengendara kesulitan menghindar. Kondisi itu membuat jalur yang menghubungkan Bulukumba–Bantaeng–Makassar semakin rawan kecelakaan. Bahkan, warga menyebut sudah ada sejumlah insiden motor terjatuh dan sebuah mobil terguling akibat hentakan keras di jalur rusak tersebut.
Ironinya, menurut Anto Harlay, alokasi anggaran Pemerintah Provinsi dan Pusat justru lebih banyak diarahkan ke proyek mercusuar ketimbang menyelesaikan infrastruktur vital.
“Kalau untuk proyek prestisius bisa ada anggaran besar, kenapa jalan rakyat justru diabaikan? Ini bukan hanya ironi, tapi bentuk pengabaian terhadap keselamatan publik,” katanya.
Sejumlah warga Huwadi juga menyuarakan keluhan serupa. Mereka mengaku sudah berulang kali melaporkan kondisi jalan, namun hanya dijawab dengan janji perbaikan tanpa realisasi.
“Sudah banyak motor jatuh di sini. Kami sering ajukan keluhan, tapi jawabannya selalu janji kosong,” keluh seorang warga yang ditemui di lokasi.
Selain mengancam keselamatan, kerusakan jalan Trans Sulsel juga berdampak langsung pada roda perekonomian. Kendaraan logistik sering terlambat akibat harus memperlambat laju di titik jalan rusak. Biaya distribusi barang pun meningkat, dan pada akhirnya membebani masyarakat dengan harga kebutuhan pokok yang lebih tinggi.
Ketum DPN LPBB menegaskan pihaknya bersama masyarakat tidak akan tinggal diam jika pemerintah terus menutup mata.
“Kami mendesak perbaikan darurat segera dilakukan, bukan sekadar tambal sulam. Jika kondisi ini tetap dibiarkan, LPBB bersama rakyat siap turun aksi. Rakyat hanya butuh jalan aman dan layak, bukan janji yang terus diulang,” pungkas Anto Harlay.
