Murung Raya, Domain Rakyat. Com//
Di penghujung tahun 2025 dan menjelang memasuki tahun 2026, kondisi ruas jalan Kuala Kurun–Puruk Cahu kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. Titik yang paling banyak dikeluhkan berada di wilayah Sungai Anyam, yang hingga kini dinilai belum mendapat penanganan serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Sorotan tersebut disampaikan Hidayat, warga Puruk Cahu, yang mengaku cukup sering melintasi jalur tersebut menggunakan kendaraan roda empat untuk keperluan perjalanan menuju Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak dan rawan tersebut telah berlangsung lama tanpa perbaikan signifikan.
“Kalau sudah masuk Sungai Anyam, pengendara harus ekstra hati-hati. Lubang jalan, permukaan yang rusak, dan genangan air sering kali membuat perjalanan tidak nyaman, bahkan berisiko,” ujar Hidayat, Senin (29/12/2025).
Ia menilai, lambannya penanganan dari pemerintah provinsi menjadi salah satu faktor utama mengapa ruas jalan tersebut terus bermasalah dari tahun ke tahun. Padahal, jalan Kuala Kurun–Puruk Cahu merupakan jalur strategis yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pusat pemerintahan provinsi.
Menurut Hidayat, kerusakan jalan tidak hanya berdampak pada kenyamanan berkendara, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, distribusi barang, serta mobilitas masyarakat secara umum. Biaya transportasi menjadi lebih tinggi, waktu tempuh semakin lama, dan risiko kecelakaan pun meningkat.
“Ini bukan sekadar soal jalan rusak. Ini menyangkut urat nadi ekonomi masyarakat Murung Raya dan sekitarnya. Kalau aksesnya terganggu, dampaknya ke mana-mana,” tegasnya.
Memasuki tahun 2026, Hidayat berharap adanya terobosan konkret dari pemerintah, khususnya melalui sharing anggaran antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ia menilai, dengan status jalan yang strategis dan lintas kabupaten, penanganan seharusnya tidak hanya dibebankan pada satu pihak.
“Harapan kami di 2026 ada kolaborasi anggaran. Pemerintah pusat dan pemprov harus duduk bersama. Jangan sampai jalan ini terus jadi masalah tahunan tanpa solusi nyata,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah provinsi lebih responsif terhadap keluhan masyarakat, mengingat ruas jalan tersebut merupakan akses vital bagi pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta aktivitas pemerintahan daerah.
Sorotan masyarakat terhadap kondisi ruas Kuala Kurun–Puruk Cahu menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya soal perencanaan, tetapi juga konsistensi dan kecepatan eksekusi. Tanpa langkah nyata, kekhawatiran publik akan terus berulang setiap pergantian tahun, sementara harapan akan jalan yang layak dan aman tetap menggantung.
