Jakarta – Harapan ribuan dosen di seluruh Indonesia mendadak luntur. Program Pendidikan Doktor bagi Dosen Indonesia (PDDI), yang sejak awal digadang-gadang sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, kini justru menuai kritik pedas. Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia (FKDSI) menyuarakan keprihatinan mendalam terkait kuota dan transparansi PDDI yang dinilai jauh dari kata ideal.
Dalam audiensi dengan Komisi X DPR RI, perwakilan FKDSI, Hasan, menyampaikan bahwa minimnya kuota beasiswa dan tidak adanya data resmi mengenai jumlah pendaftar maupun penerima membuat dosen merasa diabaikan.
“Jika guru dan dosen diabaikan, maka kehancuran negara tinggal menunggu waktu. Harapan kami untuk melanjutkan S3 kini seakan pupus,” tegasnya dengan nada penuh emosi.
Kekecewaan semakin dalam saat data internal FKDSI menunjukkan jurang besar antara janji dan realisasi. Pemerintah semula menjanjikan 5.000 kuota beasiswa, tetapi hanya sekitar 200 dosen yang dinyatakan lulus. Renald, salah satu anggota FKDSI, menyebut kondisi ini tidak bisa dibiarkan.
“Kami mendesak adanya penambahan kuota serta rapat dengar pendapat dengan Kementerian Dikti. Aspirasi ini bukan sekadar keluhan, melainkan jeritan hati para dosen,” ujarnya.
Tak hanya soal kuota, masalah transparansi juga disorot. Jadwal pengumuman hasil seleksi yang berubah-ubah tanpa kejelasan memicu spekulasi negatif.
“Inkonsistensi ini jelas melukai hati para peserta. Bagaimana mungkin program sebesar ini dijalankan dengan cara yang begitu membingungkan?” ungkap Hasan.
Komisi X DPR melalui Prof. Yusuf dari Fraksi NasDem menyatakan bahwa masukan FKDSI akan menjadi bahan rapat dengan kementerian. Ia menekankan pentingnya tata kelola dan transparansi, mengingat biaya pendidikan per dosen mencapai Rp250–300 juta, dengan total anggaran berpotensi menembus Rp1,8 triliun.
FKDSI menutup pernyataannya dengan penekanan kuat: PDDI adalah program strategis. Namun tanpa kuota yang memadai dan transparansi seleksi, program ini berisiko kehilangan legitimasi di mata publik.
“Jangan biarkan program sebesar ini hanya menjadi jargon. Dosen butuh kepastian, bukan sekadar janji kosong,” pungkas Renald.
