Sukabumi, DomainRakyat.Com
Pemerintah Kecamatan Cidahu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan Tahun Anggaran 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Cidahu, Kamis (12/2/2026), menjadi forum strategis untuk menyerap, merumuskan, sekaligus menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Musrenbang tersebut dihadiri unsur Forkopimcam, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, para kepala desa se-Kecamatan Cidahu, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi profesi, serta unsur pendidikan. Tampak hadir Camat Cidahu Tamtam Alamsyah, S.IP, Kapolsek Cidahu AKP Endang Slamet, S.AP, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi H. Teddy Setiadi, SE dari Fraksi Partai Gerindra Komisi II, perwakilan DPRD dari Fraksi PKS dan PKB, Ketua MUI Kecamatan Cidahu, Ketua PGRI, serta jajaran pemerintah desa.
Dalam sambutannya, Camat Cidahu Tamtam Alamsyah menegaskan bahwa Musrenbang merupakan instrumen penting dalam sistem perencanaan pembangunan partisipatif. Ia menekankan bahwa forum ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan wadah strategis untuk merumuskan prioritas pembangunan yang benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk merumuskan prioritas pembangunan tahun 2026–2027. Sesuai tema, kita ingin menyiapkan ekosistem pendukung yang kuat bagi penguatan sektor agroindustri dan pariwisata di Kecamatan Cidahu. Potensi alam, pertanian, dan wisata yang kita miliki harus mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Tamtam.
Ia juga menegaskan bahwa arah pembangunan Cidahu ke depan harus bertumpu pada potensi lokal, didukung infrastruktur yang memadai, penguatan sumber daya manusia, serta sinergi lintas sektor agar pembangunan berjalan berkelanjutan.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi H. Teddy Setiadi, SE tidak hanya menyampaikan komitmen dalam mengawal anggaran, tetapi juga memberikan pemahaman komprehensif terkait mekanisme pengajuan pembangunan beserta prosedur administrasi yang harus dipenuhi.
Menurutnya, masih banyak usulan pembangunan yang gugur bukan karena tidak penting, melainkan akibat ketidaklengkapan dokumen pendukung. Oleh karena itu, ia mendorong peningkatan literasi perencanaan di tingkat desa.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa setiap usulan pembangunan harus melalui tahapan yang jelas, dimulai dari Musyawarah Desa (Musdes), kemudian dibawa ke Musrenbang Kecamatan, hingga dibahas di tingkat kabupaten dalam forum perangkat daerah agar dapat masuk dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Administrasi harus lengkap, proposal disusun berdasarkan skala prioritas dan dilengkapi data pendukung agar dapat terakomodasi dalam RKPD,” jelas H. Teddy.
Ia menambahkan bahwa kelengkapan dokumen seperti RAB, data penerima manfaat, peta lokasi, serta justifikasi kebutuhan menjadi faktor krusial dalam proses verifikasi. Tanpa itu, usulan berpotensi tertunda bahkan tidak dapat diproses.
“Sering kali usulan yang secara substansi sangat baik harus tertahan karena persoalan administratif. Karena itu, kami mendorong pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk aktif berkoordinasi, menyusun dokumen dengan cermat, serta memastikan usulan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas. Dengan mekanisme yang tepat dan dokumen yang lengkap, peluang realisasi akan jauh lebih besar,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi II yang membidangi sektor perekonomian dan pembangunan, H. Teddy juga menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi kepentingan masyarakat Cidahu.
“Kami di DPRD siap mengawal setiap aspirasi yang telah melalui prosedur dan sesuai regulasi. Sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, dan legislatif menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran,” tambahnya.
Perwakilan DPRD dari Fraksi PKS dan PKB turut menyampaikan dukungan terhadap penguatan sektor pendidikan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan kapasitas UMKM, serta pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Di sisi lain, Kapolsek Cidahu AKP Endang Slamet, S.AP menekankan pentingnya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif. Menurutnya, stabilitas wilayah merupakan prasyarat utama agar program pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Musrenbang Kecamatan Cidahu tahun ini menghasilkan sejumlah usulan prioritas dari masing-masing desa, di antaranya pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan desa, peningkatan serta rehabilitasi jaringan pengairan pertanian, pengembangan destinasi wisata lokal, penguatan sektor pendidikan, serta dukungan terhadap pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah.
Dengan semangat partisipasi, keterbukaan informasi, dan peningkatan kapasitas administrasi, Musrenbang Kecamatan Cidahu diharapkan tidak hanya menjadi forum formalitas tahunan, tetapi menjadi instrumen efektif dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya tata kelola perencanaan yang tertib, transparan, dan berkelanjutan.
Sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, dan DPRD pun diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang merata, berkeadilan, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi, khususnya di wilayah Kecamatan Cidahu.
Kaperwil Redaksi Jawa Barat: Bambang Saputro,ST.,Gr
