Banyuasin,domainrakyat.com- PT. Sucofindo menjadi sorotan tajam setelah mencuatnya dugaan penyelewengan dana bantuan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan adanya indikasi keberadaan lahan fiktif penerima bantuan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Perusahaan pelat merah yang berperan sebagai verifikator dan pengawas teknis dalam proses pencairan dana PSR itu dinilai lalai dalam menjalankan tugasnya.<\/p>\n
Ketua Lembaga Tegar Sumsel, Lukmansyah, mengkritik keras kinerja PT. Sucofindo. Menurutnya, banyak temuan di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara penerima bantuan dan persyaratan yang seharusnya dipenuhi.<\/p>\n
\u201cKenyataannya banyak kelompok tani yang sudah menerima dana PSR, tapi progresnya mandek. Sejak 2023, hanya 18 persen pekerjaan yang selesai. Bahkan ada lahan yang ditanami tanaman bukan sawit, tapi tetap menerima bantuan,\u201d ujar Lukmansyah, Rabu, 30 Juli 2025.<\/p>\n
Lukmansyah menilai lemahnya proses verifikasi serta minimnya pengawasan membuat program rawan dimanipulasi. Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dalam penetapan penerima bantuan oleh pihak Sucofindo.<\/p>\n
\u201cBagaimana bisa lolos verifikasi hanya dengan melihat pemberkasan dari dinas? Tidak ada cek langsung ke lapangan. Pengawasannya hanya dilakukan tiap semester, dan bila ada kesalahan, cukup dicatat tanpa sanksi. Ini membuka celah manipulasi dan potensi kolusi antara dinas, koperasi, dan pihak Sucofindo,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Wilayah PT. Sucofindo, Farakhan, menjelaskan bahwa proses verifikasi PSR melibatkan banyak tahapan, dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat, sebelum sampai pada Sucofindo sebagai pengawas teknis.<\/p>\n
\u201cSebelum Sucofindo turun, ada beberapa tahapan verifikasi dari lembaga pekebun, kemudian oleh dinas kabupaten, provinsi, hingga ke pusat. Kami hanya masuk pada tahap setelah SK keluar dan pendanaan siap dicairkan,\u201d kata Farakhan.<\/p>\n
Ia menambahkan, syarat utama penerima bantuan adalah memiliki lahan sawit dan usia pohon sawit 25 tahun atau tanaman yang tidak lagi produktif. Batas maksimal bantuan adalah untuk lahan seluas empat hektare per individu, dan harus tergabung dalam lembaga pekebun seperti Gapoktan atau koperasi.<\/p>\n
Soal minimnya sanksi terhadap pengelola program yang tak memenuhi target, Farakhan menyebut Sucofindo hanya bersifat memberikan catatan dan masukan dalam laporan hasil pengawasan.<\/p>\n
\u201cEvaluasi kami berupa catatan teknis. Sanksi bukan kewenangan kami, melainkan mitra kerja dan dinas terkait,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Program PSR sendiri digulirkan untuk mendukung petani sawit rakyat dalam meremajakan tanaman tua agar lebih produktif. Namun, sorotan terhadap lemahnya verifikasi dan pengawasan mengindikasikan bahwa tujuan program ini berpotensi melenceng dari sasaran. Evaluasi menyeluruh terhadap peran lembaga terkait, termasuk PT Sucofindo, kini menjadi tuntutan publik.<\/p>\n
<\/p>\n
(Adi.P)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Banyuasin,domainrakyat.com- PT. Sucofindo menjadi sorotan tajam setelah mencuatnya…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3420,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[29,1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-3419","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-banyuasin","category-news"],"yoast_head":"\n