Banyuasin,domainrakyat.com \u2013 Aktivis Banyuasin, Sepriadi Pratama, menuding Pemerintah Kabupaten Banyuasin salah urus anggaran lantaran tetap menggelontorkan hibah miliaran rupiah ke Kejaksaan Negeri Banyuasin di tengah defisit APBD dan instruksi efisiensi dari pemerintah pusat.<\/p>\n
\u201cIroni sekali. Rakyat masih kesulitan akses pendidikan dan kesehatan, tapi pemda sibuk membangun pagar dan merenovasi kantor instansi vertikal,\u201d tegas Sepriadi, Kamis (11\/9\/2025).<\/p>\n
Data LPSE\/Inaproc mengungkap, sejak 2022 Kejari Banyuasin rutin menerima aliran dana hibah jumbo:<\/p>\n
2022: Rehabilitasi pagar kantor Rp1,5 miliar<\/p>\n
2023: Pembangunan TK Adhyaksa Rp1,2 miliar<\/p>\n
2024: Pembangunan pagar & gudang barang bukti Rp2,7 miliar<\/p>\n
2025: Renovasi kantor Rp1 miliar<\/p>\n
2025: Lanjutan gudang barang bukti Rp2 miliar<\/p>\n
Totalnya menembus Rp8 miliar hanya dalam empat tahun. Anggaran besar ini habis untuk fasilitas internal kejaksaan yang minim manfaat langsung bagi masyarakat.<\/p>\n
Padahal, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tegas memerintahkan efisiensi belanja, termasuk pos hibah yang tidak prioritas. Kementerian Keuangan pun mengingatkan, hibah hanya sah bila menunjang pelayanan publik dan masuk program prioritas nasional.<\/p>\n
Sepriadi menilai Pemkab Banyuasin justru mengabaikan mandat itu. \u201cAPBD defisit, utang menumpuk. Tapi pemda lebih memilih memanjakan kejaksaan. Apa urgensinya pagar miliaran rupiah dibanding jalan berlubang dan sekolah ambruk?\u201d kritiknya.<\/p>\n
Ia bahkan mengingatkan, hibah rutin ke kejaksaan rawan menimbulkan konflik kepentingan. \u201cPublik bisa mencurigai ini barter kenyamanan hukum. Independensi aparat bisa tercoreng,\u201d ujarnya tajam.<\/p>\n
Para pengamat anggaran sebelumnya juga mewanti-wanti, hibah tanpa manfaat nyata berisiko dipersoalkan BPK. Meski sah secara aturan, kebijakan itu jelas tidak bijak secara moral maupun politik anggaran.<\/p>\n
Sepriadi menegaskan, jika Pemkab Banyuasin serius ingin efisiensi, hibah untuk bangunan kantor harus dihentikan. \u201cAlihkan ke kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Itu kebutuhan nyata rakyat. Jangan rakyat diminta berhemat, sementara kejaksaan dimanjakan dengan fasilitas mewah tiap tahun,\u201d pungkasnya.<\/p>\n
Kendra<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Banyuasin,domainrakyat.com \u2013 Aktivis Banyuasin, Sepriadi Pratama, menuding Pemerintah…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3769,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[29,1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-3768","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-banyuasin","category-news"],"yoast_head":"\n