Domain Rakyat – Gelombang demonstrasi besar yang berujung pada kerusuhan, bahkan pembakaran gedung DPRD di sejumlah daerah, menjadi alarm keras bagi elite politik negeri ini. Rakyat tidak hanya marah terhadap kebijakan yang dianggap merugikan, tetapi juga tersulut oleh tingkah laku sejumlah anggota DPR yang jauh dari rasa empati. Joget-joget di ruang sidang, lontaran kata-kata yang menyakitkan hati, hingga isu gaji fantastis para wakil rakyat—semua itu menjadi bara yang menyulut api kemarahan publik.
Nama-nama seperti Eko Patrio yang ikut berjoget ceria di sidang tahunan MPR, Nafa Urbach yang berkilah soal gaji besar DPR sebagai kompensasi rumah, hingga komentar pedas Ahmad Sahroni yang menyebut pihak yang ingin membubarkan DPR sebagai “orang tolol sedunia”, menjadi simbol ketidakpekaan wakil rakyat terhadap penderitaan rakyatnya. Tingkah tersebut bukan sekadar hiburan sesaat, melainkan dianggap sebagai penghinaan terhadap derita masyarakat yang sedang menghadapi harga kebutuhan melambung, PHK massal, dan krisis kepercayaan terhadap lembaga negara.
Dalam kondisi itu, aksi protes berubah menjadi ledakan emosional. Gedung DPRD yang dibakar hanyalah ekspresi kemarahan simbolik: rakyat merasa wakilnya bukan lagi penyambung lidah, tetapi penguasa yang tertawa di atas penderitaan.
Pertanyaannya: apakah sekadar permintaan maaf cukup untuk meredam emosi publik? Banyak pengamat menilai sanksi keras bahkan pemecatan anggota DPR yang terbukti melukai perasaan rakyat adalah langkah yang layak dipertimbangkan. Mekanisme etik melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) serta pergantian antar waktu (PAW) semestinya dijalankan bukan hanya untuk formalitas, melainkan sebagai bukti nyata bahwa DPR masih menghargai suara rakyat.
Namun, pemecatan terhadap Eko Patrio, Nafa Urbach maupun Ahmad Sahroni dinilai tidak cukup. Rakyat menuntut perubahan sistemik: transparansi gaji dan tunjangan, peningkatan kinerja, serta perbaikan etika politik. Tanpa itu semua, pemecatan hanya akan dipandang sebagai “tumbal politik” tanpa menyentuh akar masalah.
Pada akhirnya, inti persoalan ini adalah krisis kepercayaan. Rakyat ingin wakilnya hadir sebagai suara, bukan penguasa. Jika DPR gagal memulihkan rasa keadilan ini, api kemarahan bisa saja menyala lebih besar di masa depan.
