BANJARMASIN, Domainrakyat.com — Polemik terkait penjaringan rektor uin kembali mencuat di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Sejumlah informasi yang beredar di kalangan civitas akademika memunculkan dugaan adanya praktik tidak sehat dalam proses penjaringan bakal calon rektor yang berlangsung beberapa bulan lalu. Meski proses tersebut telah berlalu sekitar lima bulan, sejumlah pihak internal kampus mulai berani menyuarakan keresahan mereka terkait arah kepemimpinan kampus saat ini.
Beberapa sumber internal yang enggan disebutkan identitasnya menyebut bahwa dugaan pengondisian dalam proses pemilihan pimpinan kampus sebenarnya telah dirancang sejak masa kepemimpinan rektor sebelumnya. Menurut mereka, pilihan terhadap salah satu bakal calon rektor berinisial NM dianggap bukan sekadar keputusan administratif biasa, melainkan bagian dari strategi politik untuk menjaga pengaruh rezim lama di lingkungan kampus.
Sumber tersebut mengungkapkan bahwa mantan rektor disebut masih memiliki pengaruh kuat terhadap berbagai kebijakan strategis kampus. Mulai dari penyusunan komposisi pejabat di tingkat rektorat hingga fakultas, hingga pengambilan kebijakan internal kampus lainnya, disebut masih berada dalam bayang-bayang kepemimpinan sebelumnya.
Polemik Suksesi Pimpinan Kampus
Dalam sejumlah keterangan yang dihimpun, beberapa pejabat di lingkungan kampus disebut sengaja diisi oleh kelompok muda yang dinilai minim pengalaman birokrasi. Langkah tersebut diduga dilakukan agar struktur kepemimpinan lebih mudah diarahkan dan dikendalikan sesuai kepentingan kelompok tertentu.
Bahkan, menurut sumber internal lainnya, hampir seluruh kebijakan strategis selama lima bulan terakhir disebut masih merujuk pada arahan mantan pimpinan kampus. Di lingkungan internal, muncul istilah bahwa “kendali masih berada di tangan mantan rektor,” yang menggambarkan kuatnya dugaan intervensi dari balik layar terhadap kepemimpinan baru.
Tidak hanya itu, gaya kepemimpinan rektor saat ini juga menuai sorotan. Beberapa pihak menilai pola kepemimpinan yang diterapkan cenderung tertutup dan otoriter. Rapat rutin yang digelar disebut hanya menjadi formalitas karena aspirasi peserta dinilai jarang diakomodasi dalam pengambilan keputusan akhir.
Keluhan juga muncul terkait kebijakan administrasi dan mutasi pegawai yang dianggap tidak terukur. Sejumlah dekan dan unsur civitas akademika dikabarkan mempertanyakan kebijakan rotasi jabatan yang dinilai tergesa-gesa dan tidak berdasarkan kebutuhan organisasi yang jelas. Kondisi tersebut disebut memicu keresahan di sejumlah fakultas.
Situasi ini kemudian memunculkan persepsi di kalangan tertentu bahwa kepemimpinan saat ini hanyalah kelanjutan tidak resmi dari periode kepemimpinan sebelumnya. Dugaan tersebut semakin memperkuat sorotan terhadap proses penjaringan rektor uin yang kini mulai dipertanyakan integritas dan transparansinya.
Sejumlah civitas akademika berharap persoalan ini mendapat perhatian serius dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pihak yang memiliki kewenangan tertinggi dalam penetapan pimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri. Mereka meminta agar evaluasi dilakukan secara objektif apabila ditemukan indikasi pelanggaran administratif maupun etika dalam proses pemilihan rektor.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak rektorat UIN Antasari maupun pihak terkait lainnya mengenai tudingan yang berkembang di lingkungan internal kampus tersebut.
Tinggalkan Balasan