PANGKALAN BALAI, DOMAINRAKYAT.com – Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Komitmen tersebut ditunjukkan dengan mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2024 dan 2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut diikuti langsung oleh Wakil Bupati Banyuasin, Ir. Netta Indian, S.P., M.M., bersama Sekretaris Daerah Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., IPU, ASEAN Eng., Plt. Kepala DP2KBP3A Rohani, S.S., M.Si., serta jajaran perangkat daerah terkait. Kegiatan berlangsung di Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin.
Verifikasi lapangan ini merupakan bagian dari tahapan penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE), sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap komitmen dan keberhasilan instansi pemerintah dalam mendorong kesetaraan serta keadilan gender.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian menegaskan bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan secara adil dan setara.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun peningkatan pelayanan publik, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
“Komitmen ini harus diwujudkan melalui kebijakan yang responsif gender, program sesuai kebutuhan masyarakat, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyediaan data terpilah,” jelas Netta.
Wabup kemudian memaparkan berbagai bukti dukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Siti Mardiah, S.Pt., M.Si., menegaskan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen seluruh sektor.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah daerah dalam proses evaluasi agar penilaian dapat berlangsung secara objektif. Beberapa indikator yang menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut di antaranya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Banyuasin mencatat angka IKG sebesar 0,37 atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan masuk kategori rendah. Sementara itu, IDG Banyuasin berada pada angka 91,1 dan menempati posisi ketiga terendah di Provinsi Sumatera Selatan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim menyampaikan bahwa pelaksanaan PUG telah menjadi bagian dari kinerja utama pemerintah daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan perangkat daerah.
Peningkatan kapasitas tersebut, khususnya diarahkan kepada petugas pelayanan publik pada bagian front desk melalui pendidikan dan pelatihan terkait Pengarusutamaan Gender.
“Pemerintah daerah turut menyiapkan konsep pembekalan bagi SDM yang ditunjuk, dengan target minimal satu orang SDM terlatih PUG pada setiap perangkat daerah. Hal ini penting untuk memastikan pelayanan publik yang ramah gender sekaligus memperkuat penyusunan data terpilah dan penggunaan indikator gender sebagai dasar perencanaan serta pengalokasian anggaran,” ungkap Erwin.
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam memperkuat implementasi PUG, di antaranya kepala desa di Kecamatan Rambutan serta tenaga pendidik di Kecamatan Muara Sugihan yang berperan sebagai Gender Champion.
Penguatan kapasitas fasilitator PUG juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Pasalnya, saat ini Banyuasin baru memiliki satu orang yang telah mengantongi sertifikasi sebagai fasilitator PUG.
Melalui kegiatan verifikasi lapangan ini, Pemkab Banyuasin berharap dapat melakukan evaluasi sekaligus memperkuat sinergi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang responsif gender.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan berbagai bukti dukung program dan kegiatan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
Dengan penguatan komitmen dan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus mendorong pembangunan yang inklusif, adil, serta memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.