Pematangsiantar – Gelombang protes menguat terhadap Kadis Pariwisata Hamam Sholeh setelah aliansi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Kebangkitan Simalungun Bersatu (GKSB) melayangkan surat resmi ke Wali Kota Pematangsiantar dan DPRD. Mereka menilai Hamam Sholeh bersama Wali Kota Wesly Silalahi telah melecehkan identitas budaya Simalungun dalam sebuah acara resmi.
GKSB yang terdiri dari Ikatan Keluarga Islam (IKEIS), DPP Komite Nasional Simalungun Indonesia (KNPSI), Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (Gemapsi), serta Bina Daya Sejahtera Simalungun (Bidasesi) mendesak agar DPRD segera membentuk panitia khusus (pansus). Mereka menilai kasus ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk pengabaian terhadap eksistensi etnis Simalungun yang sudah mengakar di kota tersebut.
Anthony Damanik, salah satu perwakilan GKSB, menegaskan bahwa backdrop acara yang menampilkan ornamen budaya daerah lain merupakan bukti nyata pelecehan. “Ini bukan kebetulan. Mustahil walikota dan kadis pariwisata tidak mengetahui bahwa Pematangsiantar adalah kota budaya Simalungun. Kami meyakini ini kesengajaan yang sistematis,” ujarnya lantang, Rabu (20/8/2025).
Ia menambahkan bahwa kantor pemerintahan sehari-hari bahkan menggunakan ornamen khas Simalungun. Menurutnya, jika simbol budaya lokal saja diabaikan, maka semangat motto kota “Sapangambei Manoktok Hitei” (Semangat Bekerja Gotong Royong) semakin kehilangan makna.
Sementara itu, Kadis Pariwisata Hamam Sholeh membantah keras tuduhan tidak menghargai budaya lokal. Kepada wartawan, ia menegaskan pihaknya justru selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Simalungun. Menurut Hamam, acara Gempita Kemerdekaan Run bukanlah program resmi dari dinas pariwisata, melainkan kegiatan komunitas yang hanya difasilitasi pemerintah kota.
“Kegiatan itu tidak menggunakan anggaran dinas. Dana berasal dari pendaftaran peserta dan berbagai sumber lainnya. Selama ini kami selalu berkoordinasi agar seni dan budaya lokal tetap dikedepankan,” tegas Hamam.
Meski demikian, polemik ini belum mereda. Desakan agar DPRD segera mengambil sikap terus menggema, bahkan muncul seruan agar jabatan Hamam segera dicopot demi menjaga martabat budaya Simalungun yang dianggap mulai terpinggirkan.
