Medan – Stabilitas ekonomi menjadi faktor krusial yang menentukan arah keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Utara. Hal ini ditegaskan Akademisi Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU), Arif Qaedy Hutagalung, SE, M.Si, yang menilai bahwa kondisi ekonomi daerah memiliki pengaruh langsung terhadap situasi sosial dan keamanan di tengah masyarakat. Menurutnya, ekonomi yang rapuh berpotensi melahirkan kegelisahan sosial, sementara ekonomi yang kuat mampu menciptakan rasa aman dan keteraturan.
Arif Qaedy menyampaikan pandangan tersebut dalam Forum Diskusi bertema Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Inflasi Daerah, Sektor Usaha Riil/Kewirausahaan dan Situasi Kamtibmas di Sumatera Utara yang digelar di Medan, Jumat (6/2).
Forum ini dihadiri sekitar 75 peserta yang terdiri dari mahasiswa USU serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Medan yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI).
Ketahanan Ekonomi Lokal dan Keamanan Sosial
Dalam pemaparannya, Arif Qaedy menekankan bahwa menjaga ketahanan ekonomi daerah tidak cukup hanya dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok. Menurutnya, penguatan struktur usaha lokal menjadi kunci agar masyarakat tetap produktif dan mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi global. Ia menegaskan bahwa ekonomi daerah yang kokoh merupakan prasyarat utama bagi terciptanya stabilitas sosial dan keamanan jangka panjang.
“Kalau keamanan berantakan, ekonominya juga akan ikut berantakan. Sebaliknya, ekonomi yang sehat akan melahirkan ketertiban sosial,” ujarnya.
Arif juga menyoroti bahwa sektor usaha mikro memiliki peran vital. Ketika sektor ini melemah, potensi kerawanan sosial meningkat, mulai dari konflik skala kecil hingga lonjakan kriminalitas ekonomi, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk.
Data Statistik dan Tantangan Iklim Usaha
Forum diskusi tersebut juga menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Asim Saputra. Dalam paparannya, Asim menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi fondasi penting bagi kelancaran suplai dan proses produksi industri. Tanpa kondisi yang kondusif, kegiatan ekonomi akan terganggu, termasuk distribusi barang dan jasa.
Asim mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama iklim usaha di Sumatera Utara adalah tingginya biaya produksi, yang membuat daerah ini kurang menarik bagi sebagian pelaku usaha. Ia menekankan pentingnya etika usaha di tengah tekanan ekonomi.
“Inflasi bisa kita kendalikan ketika ekonomi kondusif. Untuk itu, pelaku usaha tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan saat situasi sedang sulit,” tegasnya.
Distribusi, Inflasi, dan Upaya Pemerintah
Asim juga menyinggung dampak bencana alam yang sempat mengganggu distribusi barang, khususnya ke wilayah Kepulauan Nias. Kondisi tersebut sempat mendorong inflasi hingga menembus 10 persen. Namun, pada Februari ini, Sumatera Utara justru mencatat deflasi cukup dalam sekitar 0,75 persen.
“Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam memastikan pasokan komoditas kebutuhan masyarakat sudah kembali berjalan normal,” jelas Asim.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa penguatan koordinasi antarinstansi mampu meredam gejolak ekonomi sekaligus menjaga situasi sosial tetap terkendali.
Melalui forum ini, para pemangku kepentingan sepakat bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, akademisi, dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keamanan masyarakat.
