Murung Raya, Domain Rakyat. Com//
Pemerintah daerah dinilai memiliki tanggung jawab moral yang tinggi dalam membangun kemitraan dengan wartawan yang telah memenuhi standar profesional, khususnya mereka yang telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Penegasan ini disampaikan Ketua DPP Forum Asistensi Media Nasional (ASMEN), Nurkolis, M.Si, dalam rilis resmi yang diterima redaksi, Sabtu, 11 Januari 2026.
Menurut Nurkolis, UKW bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan kualitas, integritas, dan akuntabilitas kerja jurnalistik. Wartawan yang telah lulus UKW dinilai memiliki pemahaman memadai tentang kode etik jurnalistik, Undang-Undang Pers, serta tanggung jawab sosial media dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah daerah semestinya memberikan ruang kemitraan yang proporsional kepada wartawan yang sudah teruji kompetensinya. Ini bukan soal diskriminasi, tetapi soal komitmen bersama dalam menjaga kualitas informasi publik,” tegas Nurkolis.
Ia menilai, di tengah derasnya arus informasi dan maraknya disinformasi, peran wartawan profesional semakin strategis. Karena itu, pemda dituntut tidak hanya menjalin hubungan baik dengan media, tetapi juga selektif dan bertanggung jawab dalam menentukan mitra kerja jurnalistik. Kemitraan yang dibangun, lanjutnya, harus berbasis profesionalisme, bukan kedekatan personal atau kepentingan sesaat.
Nurkolis juga mengingatkan bahwa kemitraan yang sehat antara pemerintah daerah dan wartawan kompeten akan berdampak langsung pada kualitas tata kelola pemerintahan. Informasi pembangunan yang disampaikan secara benar dan berimbang akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
“Ketika pemda bermitra dengan wartawan yang kompeten, maka yang diuntungkan bukan hanya pemerintah atau media, tetapi masyarakat luas. Publik mendapatkan informasi yang jernih, faktual, dan mendidik,” ujarnya.
Lebih jauh, Ketua ASMEn itu mendorong pemerintah daerah agar menjadikan UKW sebagai salah satu referensi penting dalam kerja sama media, tanpa mengabaikan prinsip kebebasan pers. Ia menegaskan, profesionalisme wartawan dan keterbukaan pemerintah harus berjalan seiring sebagai fondasi demokrasi yang sehat di daerah.
“Pers yang profesional adalah mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah. Di sinilah letak tanggung jawab moral pemda untuk mendukung ekosistem pers yang berintegritas,” pungkas Nurkolis.