Aktivis Hotman menilai, keputusan mengubah status penahanan dari rumah tahanan negara menjadi tahanan rumah bukan sekadar kebijakan prosedural, melainkan persoalan serius bagi kredibilitas lembaga antirasuah. Pengadu menyebut langkah tersebut telah memicu kegaduhan dan kritik luas dari masyarakat dan akademisi.
Dalam keterangannya, Hotman Samosir menegaskan bahwa pengaduan ini menyasar lima pimpinan KPK serta tiga pejabat di tingkat deputi dan direktur. Pengadu menilai para pihak tersebut tidak bisa menghindar dan beralibi dari tanggung jawab etik atas keputusan yang diambil.
Menurutnya, proses pengalihan penahanan dilakukan tanpa keterbukaan yang memadai. Pengadu menyoroti periode 19 hingga 24 Maret 2026 sebagai waktu krusial, di mana publik tidak memperoleh penjelasan yang utuh dan konsisten mengenai perubahan status penahanan tersebut.
Pengadu juga menyinggung pernyataan resmi dari juru bicara KPK yang mengakui adanya pengalihan penahanan. Namun, ia menilai klarifikasi itu justru memperkuat dugaan bahwa proses tersebut sejak awal tidak dijalankan secara transparan.
“Sekiranya memang ini prosedural, kenapa dilakukan diam-diam? Kenapa hanya tersangka tertentu saja? Kenapa publik baru tahu setelah ramai? Kenapa pernyataan dari KPK berubah-ubah dalam menanggapi sorotan publik? Ini yang harus dijawab secara jujur oleh pimpinan KPK dan deputi penindakan hingga direktur terkait,” tegasnya kepada awak media.
Pengadu juga mengingatkan bahwa manuver semacam ini berpotensi melanggar prinsip dasar transparansi dan akuntabilitas yang selama ini menjadi fondasi kerja KPK. Bahkan, menurutnya, terdapat indikasi konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kewenangan yang perlu diuji secara serius.
“Jangan sampai lembaga antirasuah yang katanya independen ini masuk angin akut, dan memberikan kesan bahwa hukum bisa diperlakukan berbeda tergantung siapa orangnya dan orangnya siapa,” katanya.
Dalam laporan pengaduannya, aktivis Hotman Samosir merujuk pada sejumlah ketentuan dalam peraturan Dewas KPK yang mengatur kode etik dan pedoman perilaku. Aktivis ini menilai tindakan para teradu telah memenuhi unsur dugaan pelanggaran etik berat.
Pengadu menambahkan, dampak dari keputusan tersebut tidak hanya mencoreng nama baik KPK, tetapi juga berpotensi mendekadensi kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan.
“Keputusan pengalihan penahanan rumah secara nirtransparansi dan diam-diam ini telah merusak kepercayaan masyarakat luas terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, dan keputusan itu juga berdampak negatif kepada pemerintah dan/atau negara,” tuturnya.
Menurut Hotman Samosir, kasus ini memiliki sensitivitas tinggi karena berkaitan dengan dugaan korupsi kuota haji yang menyangkut kepentingan publik luas, serta melibatkan figur pejabat negara.
Dalam petitumnya, pengadu meminta Dewas KPK segera meregistrasi laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan secara profesional serta objektif. Pengadu juga menekankan urgensi proses investigasi yang transparan dan bebas dari kepentingan tertentu.
Selain itu, pengadu meminta Dewas KPK menguji berbagai aspek penting, termasuk transparansi pengambilan keputusan, potensi penyembunyian informasi, serta kemungkinan adanya intervensi dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Dewas KPK harus berani. Jangan hanya jadi pelengkap. Kalau memang ada pelanggaran, harus dinyatakan secara tegas dan diberi sanksi maksimal. Itu yang ditunggu publik,” tegasnya.
Pengadu juga menyatakan bahwa jika dalam proses pemeriksaan ditemukan unsur pidana, maka perkara tersebut harus dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.
Pengadu menegaskan bahwa pengaduan ini bukan dilandasi motif pribadi, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial untuk menjaga integritas lembaga KPK.
“Kami tidak sedang mencari sensasi dan balas dendam. Kami ingin KPK tetap independen, kuat, bersih, dan dipercaya rakyat sesuai slogan yang selama ini didengung-dengungkan ‘berani jujur, hebat’. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau ada keberanian untuk mengoreksi diri,” tuturnya menegaskan.
Di akhir keterangannya, aktivis Hotman Samosir kembali menekankan pentingnya peran Dewas KPK sebagai penjaga etika lembaga. Pengadu mengingatkan agar Dewas KPK tidak kehilangan indenpendensi dalam menangani pengaduan perkara a quo.
“Jangan sampai Dewas KPK antara ada dan tiada, atau dipersepsikan publik sebagai ‘pengacara’ pelanggar etik atau ‘pencuci dosa’ bagi oknum organ KPK yang masuk angin. Publik dari Sabang sampai Merauke menunggu sikap tegas, bukan pembenaran,” tegasnya lagi.
( Tim Kaperwil Redaksi Jawa Barat : Bambang Saputro,ST.,Gr )
