Domainrakyat.com/LUBUK LINGGAU – Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rachmat Hidayat didampingi Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H Rustam Effendi membuka Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2027 di Cinema Hall Lt.5 Pemkot Lubuk Linggau, Kamis (19/2/2026).
Dalam sambutannya, Wali Kota Rachmat Hidayat menyampaikan bahwa konsultasi publik merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027. Forum ini bertujuan menghimpun aspirasi dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan guna menyempurnakan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, RKPD 2027 harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional serta Provinsi Sumatera Selatan dan berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Seluruh masukan dan saran yang dihimpun akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan RKPD Tahun 2027.
Ia menegaskan, RKPD Tahun 2027 merupakan implementasi tahun ketiga dari RPJMD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025–2029, sehingga penyusunannya harus memastikan kesinambungan program, ketercapaian indikator kinerja, serta konsistensi terhadap visi dan misi pembangunan daerah.
“Melalui forum konsultasi publik ini, saya mengajak seluruh pihak memberikan kontribusi terbaik dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2027 agar dokumen yang dihasilkan benar-benar berkualitas, responsif dan implementatif,” ujarnya.
Wali Kota juga memaparkan sejumlah capaian positif pembangunan di Kota Lubuk Linggau, antara lain peningkatan kualitas layanan publik, perbaikan infrastruktur dasar, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung sektor perdagangan, jasa dan UMKM. Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran juga menunjukkan tren membaik seiring peningkatan kualitas SDM melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
Ke depan, pembangunan Kota Lubuk Linggau diharapkan semakin berkualitas, inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing ekonomi daerah serta pemerataan infrastruktur dan layanan dasar. Seluruh program diharapkan berbasis data, tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat, pungkas nya (Alisodikin)
