Medan, Domainrakyat.com – Camat Medan Timur menjadi sorotan setelah muncul polemik dalam proses penentuan Kepala Lingkungan (Kepling) IX di Jalan Perwira 2, Lingkungan IX, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur.
Proses yang semula dianggap sebagai bagian dari aspirasi warga tersebut kini menuai protes dari masyarakat setempat.
Permasalahan mencuat setelah Endang Fiska Dewi memperoleh dukungan suara terbanyak dalam proses penjaringan warga.
Endang mendapatkan sekitar 310 suara, jauh melampaui M Salim yang hanya meraih 115 suara. Namun hingga Rabu (4/3) malam, pihak kecamatan disebut belum menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan kepada Endang Fiska Dewi.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa SK pengangkatan tersebut diduga akan diberikan kepada M Salim, yang disebut-sebut sebagai calon yang didukung oleh pihak tertentu.
Bahkan beredar kabar bahwa lurah setempat diminta untuk menemui Endang Fiska Dewi agar bersedia mengalah dan tidak dilantik.
Sejumlah warga menilai langkah tersebut tidak mencerminkan aspirasi masyarakat.
Timbel, salah seorang warga sekaligus tim pendukung Endang Fiska Dewi, menyatakan ketidakpuasan atas situasi tersebut.
Timbel menilai hasil dukungan warga seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pemimpin lingkungan.
Menurut Timbel, apabila aspirasi warga tidak diperhatikan oleh Camat Medan Timur maupun pihak kelurahan, masyarakat berencana menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Wali Kota Medan.
Mereka menuntut agar pemerintah kota mengevaluasi bahkan mencopot camat dan lurah yang dianggap tidak berpihak pada kehendak warga.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya, Jumiati. Ia mengaku tidak menerima jika calon yang memperoleh dukungan lebih kecil justru diangkat sebagai kepala lingkungan.
Jumiati juga menyinggung pengalaman sebelumnya saat M Salim menjabat sebagai Kepling IX, yang menurutnya sempat menimbulkan keluhan masyarakat, termasuk terkait penyaluran bantuan beras yang disebut tidak berjalan baik.
Kekecewaan juga dirasakan oleh Endang Fiska Dewi. Ia bersama keluarga dan para pendukungnya menyatakan siap mengambil langkah lanjutan jika keputusan yang dianggap tidak adil tersebut benar-benar terjadi.
Selain aksi protes, mereka juga mempertimbangkan melaporkan persoalan ini ke Pemerintah Kota Medan, aparat penegak hukum, hingga mengajukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menanggapi polemik tersebut, Camat Medan Timur Fernanda, S.STP menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021, mekanisme yang berlaku bukan pemilihan melainkan pengangkatan kepala lingkungan.
Ia menjelaskan bahwa dukungan masyarakat minimal 30 persen dari jumlah kepala keluarga hanya menjadi salah satu syarat dalam proses pengangkatan calon kepala lingkungan. Namun ketika ditanya lebih lanjut mengenai tudingan bahwa M Salim merupakan calon yang didukung oleh pihak tertentu, ia membantah kabar tersebut.
Ketika kembali dimintai tanggapan mengenai alasan rencana pelantikan M Salim meski dukungan warga disebut tidak mencapai 30 persen, Camat Medan Timur tidak memberikan komentar lanjutan.
Berdasarkan perkiraan jumlah kepala keluarga di Lingkungan IX yang mencapai sekitar 550 hingga 600 KK, dukungan terhadap M Salim yang berjumlah sekitar 115 suara dinilai belum mencapai ambang 30 persen. Sementara dukungan terhadap Endang Fiska Dewi disebut mencapai lebih dari 300 suara.
Warga pun meminta Camat Medan Timur meninjau kembali rencana pengangkatan kepala lingkungan tersebut. Mereka menilai masyarakat setempat lebih mengetahui sosok yang layak memimpin lingkungan mereka.
Di tengah polemik ini, juga beredar isu dugaan praktik suap dalam proses penerbitan SK pengangkatan Kepling IX Pulo Brayan Bengkel. Namun informasi tersebut masih sebatas kabar yang beredar di masyarakat dan belum ada keterangan resmi dari pihak terkait.
