Banyuasin,domainrakyat.com– Di tengah deru kendaraan di Jalan Lintas,Palembang–Betung, Yudi (44), seorang pedagang kaki lima, terus mengais rezeki untuk menghidupi keluarganya. Sejak bertahun-tahun berjualan makanan di tepi jalan, ia mengaku tak pernah tersentuh bantuan pemerintah, meski berbagai program untuk UMKM digembar-gemborkan.
“Alhamdulillah walau kecil-kecilan, tetap bersyukur. Tapi pekerjaan susah, penghasilan pas-pasan. Kami butuh bantuan, tapi aksesnya sulit,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).
Yudi menyoroti kebijakan bantuan pemerintah yang hanya menyasar pelaku usaha terdaftar di data UMKM resmi. Padahal, banyak pedagang kecil di Banyuasin, khususnya di Kecamatan Talang Kelapa, tak memiliki kemampuan atau akses untuk mendaftar.
Permasalahan semakin pelik ketika Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penyaluran bantuan, diganti ke sistem baru yang oleh warga disebut “data abu-abu”. Alih-alih memperbaiki, sistem ini justru menyingkirkan banyak warga yang seharusnya berhak.
Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan sejumlah penerima bantuan justru berasal dari kalangan yang tergolong mampu, sementara pedagang kecil seperti Yudi terpinggirkan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kelemahan serius dalam proses pendataan dan verifikasi di tingkat desa dan kelurahan.
Pakar kebijakan publik menilai lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat membuat data penerima bantuan rawan salah sasaran. “DTKS seharusnya jadi instrumen keadilan sosial, tapi kalau validasi dan pemutakhiran datanya lemah, maka bantuan akan dinikmati yang tidak berhak,” tegas seorang akademisi kebijakan sosial yang enggan disebut namanya.
Kini, Yudi hanya berharap ada keberpihakan nyata bagi pelaku usaha kecil yang benar-benar membutuhkan. “Kami tidak minta dimanjakan, cukup diberi kesempatan untuk bertahan hidup,” pungkasnya.
Kendra
