Banyuasin,domainrakyat.com-Alokasi dana pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Banyuasin untuk pemberangkatan umroh sebanyak 32 orang menuai kritik tajam. Sejumlah aktivis menilai kebijakan tersebut tidak tepat waktu dan tidak memiliki urgensi, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit (11/09/2025).
Salah seorang aktivis masyarakat Banyuasin Sepriadi Pratama menegaskan, masih banyak kebutuhan mendasar warga yang lebih penting untuk diprioritaskan dibandingkan dengan program perjalanan ibadah ke tanah suci.
“Kalau bicara prioritas, masih banyak jalan rusak yang butuh segera diperbaiki, UMKM kita sedang lesu dan butuh dukungan modal, serta fasilitas sekolah yang masih kurang memadai. Belum lagi, banyak warga miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan ada yang hanya bisa makan Senin-Kamis. Jadi menurut kami, alokasi untuk umroh itu jelas tidak mendesak,” ujarnya.
Ia menambahkan, di tengah masa efisiensi anggaran, pemerintah daerah bersama legislatif seharusnya lebih bijak dalam mengelola dana publik. Kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan pada program yang terkesan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Anggaran daerah itu seharusnya menyentuh kepentingan rakyat kecil, bukan dihabiskan untuk kegiatan yang manfaatnya sangat terbatas. Kalau memang mau membantu masyarakat, fokuslah pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi,” tegasnya.
Kritik ini muncul setelah beredar informasi bahwa dana pokir akan digunakan untuk memberangkatkan 32 orang jamaah umroh. Wacana tersebut langsung menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, khususnya karena situasi ekonomi daerah belum sepenuhnya pulih.
Sejumlah warga juga berharap agar dewan dan pemerintah daerah mendengar suara rakyat. “Kami butuh jalan yang bagus, butuh lapangan kerja, bukan malah umroh gratis untuk segelintir orang. Kalau ada rezeki, biarlah masyarakat berangkat umroh dengan biaya sendiri,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Dengan adanya sorotan ini, publik menunggu sikap resmi DPRD maupun pemerintah daerah terkait kejelasan alokasi dana tersebut. Masyarakat berharap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kebutuhan mendasar dan kesejahteraan rakyat Banyuasi
Kendra
