Murung Raya, Domain Rakyat. Com//
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan bukan sekadar persoalan api, melainkan cermin dari rumitnya relasi antara tradisi, kepentingan ekonomi, dan tanggung jawab negara dalam melindungi lingkungan. Di tengah polemik yang terus berulang, masyarakat adat kerap berada dalam posisi dilematis: kearifan lokal dipersoalkan, sementara dugaan praktik pembakaran untuk kepentingan korporasi justru menuntut pengawasan dan penegakan hukum yang jauh lebih serius.
Masyarakat Dayak telah mendiami Borneo selama berabad-abad, mewarisi pengetahuan lokal dalam mengelola alam, termasuk sistem perladangan berpindah. Praktik ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis, karakteristik tanah, keterbatasan infrastruktur pertanian, serta kebutuhan masyarakat untuk mempertahankan sumber penghidupan. Dalam konteks tertentu, pembukaan ladang dengan pembakaran terkendali merupakan bagian dari sistem pertanian tradisional yang dijalankan berdasarkan pengetahuan dan aturan adat.
Namun, kearifan lokal tidak boleh dipahami secara simplistis, apalagi dijadikan pembenaran tanpa batas. Perladangan berpindah memiliki sejarah, konteks sosial, dan tata cara tersendiri. Persoalannya terletak pada bagaimana praktik tersebut dijalankan, apakah sesuai ketentuan, terkendali, dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di luar batas yang dapat ditoleransi.
Di sinilah ironi itu muncul. Ketika masyarakat kecil menghadapi pembatasan dan sorotan akibat praktik pembukaan ladang, dugaan pembakaran yang berkaitan dengan kepentingan usaha berskala besar justru harus diuji melalui penegakan hukum yang konsisten. Hukum lingkungan tidak boleh tajam kepada masyarakat yang lemah, tetapi tumpul terhadap korporasi yang memiliki sumber daya ekonomi dan kekuatan hukum lebih besar.
Kasus PT Arjuna Utama Sawit (AUS) menjadi salah satu contoh penting dalam pembahasan tanggung jawab korporasi atas kerusakan lingkungan. Perusahaan tersebut diberitakan terkait kebakaran lahan seluas 970 hektare di Kalimantan Tengah setelah sebelumnya terseret perkara karhutla pada 2015. Pada 2022, putusan denda sebesar Rp342,97 miliar dalam perkara tersebut disebut telah berkekuatan hukum tetap. Kasus ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan tidak boleh berhenti pada pernyataan, melainkan harus diwujudkan melalui proses hukum dan pemulihan yang nyata.
Meski demikian, setiap perkara harus ditempatkan sesuai fakta dan putusan pengadilan yang relevan. Tidak semua kebakaran dapat serta-merta dikaitkan dengan satu pelaku, sebagaimana tidak semua praktik pembakaran ladang oleh masyarakat adat dapat disamakan dengan pembakaran untuk kepentingan komersial. Perbedaan konteks, tujuan, skala, dampak, dan bukti hukum merupakan dasar penting agar penanganan karhutla tidak terjebak dalam generalisasi.
Pemerintah, karena itu, tidak cukup hanya mengandalkan patroli, pemadaman, dan penindakan setelah api membesar. Pencegahan harus diperkuat melalui pengawasan konsesi perkebunan, transparansi perizinan, penelusuran sumber api, serta penerapan sanksi yang memberikan efek jera. Pada saat yang sama, masyarakat adat perlu memperoleh pendampingan, akses terhadap teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi lokal, dan kepastian hukum atas praktik perladangan yang sah.
Karhutla juga menuntut keberanian untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya menempatkan daya dukung lingkungan sebagai pertimbangan utama. Pembangunan perkebunan dan sektor ekonomi lainnya tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas udara bersih, kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Ketika asap meluas, dampaknya tidak mengenal batas administrasi, status sosial, ataupun kepentingan bisnis.
Pada akhirnya, polemik karhutla tidak akan selesai jika masyarakat adat terus dijadikan kambing hitam atau korporasi dibiarkan berlindung di balik lemahnya pengawasan. Kearifan lokal harus dihormati, pelanggaran harus ditindak, dan negara wajib memastikan bahwa hukum berlaku setara bagi setiap pihak. Sebab, menjaga Kalimantan bukan hanya perkara memadamkan api, melainkan memastikan hutan tetap menjadi ruang hidup bagi generasi sekarang dan mendatang.
Tim Litbang Domain Rakyat. Com//

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.