Palembang,domainrakyat.com-Dalam memperingati Hari Buruh (May Day) 2025, ribuan pekerja dari Aliansi Serikat Buruh Provinsi Sumsel menggelar aksi di depan kantor DPRD pada Kamis, 1 Mei 2025.
Aksi tersebut bertujuan untuk memperingati para pejuang buruh yang terdahulu dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja, sekaligus melayangkan 6 tuntutan kepada pemerintah.
Tuntutan tersebut di antaranya:
Menuntut Revisi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumsel tahun 2025, yang harus direvisi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Sumsel
Menuntut dibuatnya PERDA atau PERGUB tentang ketenagakerjaan, yang mengatur kesejahteraan para pekerja baik buruh formal ataupun informal.
Menuntut dibentuknya Desk Ketenagakerjaan di POLDA Sumsel.
Menuntut penuntasan seluruh kasus-kasus pelanggaran hak normatif buruh.
Menuntut Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disnakertrans Sumsel untuk menjalankan tupoksinya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, serta memberikan sanksi tegas kepada oknum pengusaha yang melanggar hak normatif buruh.
Menuntut sanksi pencopotan jabatan atau pemecatan kepada PPNS Disnakertrans Sumsel yang tidak menjalankan tupoksinya berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
Koordinator Aksi Buruh, Hermawan, mengatakan bahwa banyak pelanggaran normatif contohnya lembur, upah minimum, serta permasalahan BPJS. Dan hal tersebut terjadi secara masif.
“Mengapa kami sangat menuntut 6 hal tersebut, karena sudah banyak pelanggaran hak-hak normatif. Seperti upah minimum, masalah lembur bahkan BPJS pun tidak sesuai aturan yang ada. Ini bersifat masif,” ujar Hermawan.
Dalam kesempatan itu juga,Korwil KSBSI Ali Hanafiah berharap agar Gubernur Sumsel memberikan sanksi yang tegas.
“Kami berharap pak Gubernur Sumsel dapat memberikan sanksi tegas, bila perlu pegawai yang berkaitan dipecat,” tegasnya.
Aksi Aliansi Buruh Sumatera Selatan Bersatu berakhir pada pukul 16:30 wib dengan aman dan tertib.
(Jemaat)
