Murung Raya, Domain Rakyat. Com//
Pemerintah memang memiliki kewenangan mengatur tata kelola kerja sama dengan media massa. Penggunaan anggaran daerah harus tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kewenangan tersebut bukan cek kosong untuk menyusun kebijakan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kemerdekaan pers. Regulasi yang semestinya menjadi instrumen penataan justru berpotensi menjadi persoalan baru apabila dirumuskan dengan ukuran yang tidak jelas.
Surat Edaran Bupati Murung Raya Nomor 500.12/568/Diskominfo SP/2026 tentang pola kerja sama kemitraan dengan media massa kini menjadi perhatian. Kebijakan tersebut semestinya tidak berhenti pada urusan administratif pemerintah daerah. Ada kepentingan yang lebih besar di dalamnya, yakni keberlangsungan ekosistem pers, kesetaraan kesempatan bagi perusahaan media, serta hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang beragam dan berkualitas.
Persoalannya, setiap regulasi yang menyangkut insan pers harus memiliki landasan kajian yang memadai. Ketika rumusan aturan menyisakan ruang tafsir atau kriteria yang tidak terukur, potensi ketidakadilan menjadi terbuka. Aturan yang ambigu bukan hanya menyulitkan perusahaan pers dalam memahami persyaratan, tetapi juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan objektivitas penerapannya.
Jangan sampai kebijakan yang mengatasnamakan penertiban justru melahirkan ketimpangan. Apalagi jika mekanisme dan persyaratannya membuka peluang bagi segelintir pihak untuk memperoleh keuntungan, sementara perusahaan pers lainnya kehilangan kesempatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah tidak boleh membiarkan kebijakan publik menjadi ruang istimewa bagi kelompok tertentu. Kesetaraan harus menjadi prinsip, bukan sekadar kalimat pemanis dalam dokumen resmi.
Di sinilah pentingnya keterlibatan para pemangku kepentingan sejak tahap penyusunan. Dewan Pers sebagai lembaga yang memiliki mandat dalam pengembangan dan perlindungan kemerdekaan pers patut dilibatkan untuk memberikan pertimbangan. Begitu pula kalangan akademisi, termasuk Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), yang dapat memberikan telaah dari perspektif hukum, komunikasi, dan tata kelola media. Kebijakan yang menyentuh kehidupan pers tidak semestinya lahir hanya dari sudut pandang birokrasi.
Pemerintah daerah perlu memahami satu hal: perusahaan pers bukan sekadar penyedia jasa publikasi kegiatan pemerintahan. Pers menjalankan fungsi informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan pengawasan terhadap kekuasaan. Hubungan kemitraan pemerintah dengan media karena itu harus dibangun secara profesional tanpa mengorbankan independensi jurnalistik.
Sikap manajemen Domain Rakyat yang menyatakan kesiapan mengikuti regulasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya patut ditempatkan dalam kerangka kepatuhan terhadap aturan. Pemimpin Umum sekaligus Direktur Utama PT Indomedia Domain Rakyat, Firdaus Sofyan. MIkom, bersama Pemimpin Redaksi DomainRakyat.com, Andri Dian PJ., menegaskan komitmen media tersebut untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui penyajian informasi lokal yang dapat menjangkau pembaca lebih luas. Komitmen itu sejalan dengan filosofi Domain Rakyat: *Jendela untuk Rakyat*, yakni menghadirkan pencerahan dan edukasi bagi masyarakat.
Namun, kesiapan mematuhi regulasi tidak berarti menghilangkan hak untuk mempertanyakan substansi kebijakan. Kepatuhan dan sikap kritis bukan dua hal yang saling bertentangan. Justru pers yang sehat harus mampu menjalankan keduanya: menghormati ketentuan yang sah sekaligus mengawasi agar kebijakan pemerintah tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan kepentingan publik.
Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebaiknya membuka ruang evaluasi terhadap surat edaran tersebut dengan melibatkan organisasi pers, Dewan Pers, akademisi, dan perusahaan media yang terdampak. Jika ditemukan rumusan yang tidak jelas, perbaikilah. Jika terdapat persyaratan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi, tinjau kembali. Sebab, ukuran keberhasilan sebuah regulasi bukan terletak pada seberapa kuat pemerintah menerapkannya, melainkan seberapa adil aturan itu melindungi kepentingan semua pihak.
Pada akhirnya, pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik pers. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari demokrasi yang justru membantu memperbaiki tata kelola pemerintahan. Jangan sampai semangat menertibkan kemitraan justru mempersempit ruang tumbuh media yang kritis dan independen. Sebab, ketika regulasi lebih sibuk mengatur siapa yang boleh bermitra daripada memastikan keadilan bagi semua, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib perusahaan pers, melainkan juga hak rakyat untuk mendapatkan informasi yang bebas, berimbang, dan mencerahkan. (Acd2*. Tim Editorial)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.