Palangkaraya, Domain Rakyat. Com//
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus meluas. Hingga akhir Agustus 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran dilaporkan mencapai 7.634,46 hektare. Kondisi ini memicu kekhawatiran karena penanganan di lapangan berpotensi terkendala keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
Anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Kalteng, Bambang Purwanto, mendesak pemerintah pusat segera memperkuat dukungan terhadap penanganan karhutla di provinsi tersebut.
Bambang meminta BNPB dan Kementerian Kehutanan tidak hanya mengirimkan peralatan pemadaman, tetapi juga memberikan dukungan dana operasional. Menurut dia, pembiayaan menjadi faktor penting agar personel dan satuan tugas dapat terus bergerak menghadapi kebakaran yang meluas.
“Pemerintah pusat harus hadir tidak hanya dengan mengirim peralatan, tetapi juga memastikan dukungan biaya operasional bagi tim di lapangan,” kata Bambang dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).
Ia menilai kemampuan fiskal pemerintah daerah saat ini menghadapi tekanan cukup besar. Kondisi tersebut berdampak terhadap fleksibilitas anggaran untuk membiayai operasi pemadaman karhutla secara berkelanjutan.
Beban APBD, kata Bambang, semakin berat setelah pemerintah daerah harus memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk alokasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena itu, diperlukan intervensi anggaran dari pemerintah pusat agar penanganan karhutla tidak bergantung sepenuhnya pada kemampuan fiskal daerah.
Status darurat karhutla di Kalteng telah ditetapkan sejak 25 Mei 2026. Dengan musim kemarau yang diproyeksikan masih berlangsung hingga Oktober, ancaman kebakaran dinilai belum akan berakhir dalam waktu dekat.
Bambang mengingatkan, keterlambatan penguatan operasi pemadaman dapat memperbesar risiko meluasnya titik api dan kabut asap. Dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat serta aktivitas sosial dan ekonomi.
Karena itu, pemerintah pusat diminta segera menggelontorkan dukungan operasional untuk memperkuat mobilisasi satgas darat, sekaligus memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, dan unsur terkait berjalan efektif. “Jangan menunggu asap meluas dan masyarakat mulai terdampak. Dukungan harus diberikan sekarang,” tegas Bambang.
Tinggalkan Balasan