KUALA PEMBUANG – DOMAINRAKYAT.com// Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tusuk Belawan, Kabupaten Seruyan, tahun anggaran 2022–2023 berujung perkara hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Seruyan menetapkan Kepala Desa Tusuk Belawan berinisial YM sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi setelah penyidik menemukan kerugian keuangan negara mencapai Rp875 juta.

YM kini ditahan selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Palangka Raya untuk kepentingan penyidikan. Penahanan dilakukan setelah penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa selama dua tahun anggaran tersebut.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Seruyan, Rahmad Romadhon Nasution membenarkan penahanan tersebut saat memberikan keterangan pada Rabu (18/11/2026). Ia menyampaikan, langkah itu dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan.

“Kami telah melakukan penahanan terhadap tersangka YM untuk 20 hari ke depan di Lapas Kelas II A Palangkaraya,” ujar Rahmad mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan, Denny Iswanto.

Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan APBDes Tusuk Belawan yang nilainya mencapai sekitar Rp1,49 miliar pada 2022 dan Rp1,99 miliar pada 2023.

Anggaran tersebut bersumber dari sejumlah pos pendapatan desa, mulai dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), hingga bagi hasil pajak.

Dalam proses penyidikan, kejaksaan menemukan sejumlah dugaan penyimpangan, terutama pada pelaksanaan pembangunan fisik serta pengadaan barang dan jasa.

Penyidik mendapati proses pengadaan diduga tidak berjalan transparan dan tidak melibatkan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara anggaran yang telah dicairkan dengan realisasi pekerjaan di lapangan.

Persoalan lainnya, perubahan APBDes disebut tidak didahului musyawarah desa khusus sebagaimana mestinya.

Temuan tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan untuk mengungkap bagaimana anggaran desa dikelola dan sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan.

Besarnya dugaan penyimpangan itu tergambar dalam hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan.

Audit tersebut mencatat kerugian keuangan negara sebesar Rp875.077.766,56. Kerugian itu disebut berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan yang tidak lengkap serta penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2022 dan 2023.

Kini, penyidik Kejari Seruyan masih mendalami keterangan tersangka dan melengkapi berkas perkara untuk proses hukum selanjutnya.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. APBDes yang bersumber dari uang negara semestinya digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan pelayanan di tingkat desa.

Karena itu, setiap rupiah anggaran desa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan.

Penanganan perkara ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan keuangan desa tidak boleh berjalan tanpa pengawasan. Sebab, ketika anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat diduga menyimpang, dampaknya bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut hak masyarakat atas pembangunan.

Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Status tersangka bukan merupakan putusan bersalah. Pembuktian atas dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya akan dilakukan melalui proses peradilan.(*As)+(Rs)