Jakarta, Domain Rakyat. Com//
Pengamanan aksi mahasiswa di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6), menuai kritik setelah melibatkan personel TNI bersama Polri. Sejumlah mahasiswa mengaku tertahan di kawasan Tosari akibat penyekatan menuju lokasi aksi.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang terdiri dari LBH Jakarta, KontraS, dan Walhi, mempertanyakan dasar hukum pelibatan TNI dan Komponen Cadangan (Komcad) dalam pengamanan demonstrasi. Mereka menilai aksi mahasiswa bukan ancaman militer yang memerlukan mobilisasi unsur pertahanan negara.
Menanggapi hal itu, Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menyatakan keterlibatan TNI dilakukan atas permintaan Polri dan berada di bawah kendali kepolisian. TNI juga menegaskan personelnya tidak berada di garis depan menghadapi massa aksi.
Pengamat menilai polemik ini mencerminkan perdebatan yang masih berlangsung mengenai batas keterlibatan militer dalam urusan sipil.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tuntutan terkait pengelolaan APBN, harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi sejumlah program pemerintah, penghentian militerisme di ruang sipil, serta kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
(Tim Liputan Domain Rakyat. Com, Her2)
Tinggalkan Balasan