PURUK CAHU, Domain Rakyat. Com//
Aktivitas mobilisasi alat berat yang melintasi jalan Trans-Kalimantan poros timur menuju Kota Puruk Cahu kembali mendapat sorotan masyarakat. Penggunaan jalur tersebut dinilai berpotensi mempercepat kerusakan badan jalan, terutama ketika kendaraan pengangkut excavator melintas dengan beban berat.
Sorotan itu disampaikan Ikhsan, warga Desa Danau Usung, kepada Redaksi. Ia mengaku menyampaikan persoalan tersebut saat mengantarkan anaknya bersekolah di SMAN 3 Murung.
Menurut Ikhsan, lalu lintas kendaraan pengangkut alat berat perlu mendapat perhatian serius. Terlebih, jalur tersebut merupakan salah satu akses penting bagi masyarakat yang setiap hari digunakan untuk menunjang aktivitas pendidikan, ekonomi, dan mobilitas warga.
“Kalau mobilisasi alat berat terus melintasi jalan poros Kalimantan sisi timur, tentu kondisi jalan bisa semakin cepat rusak,” ujar Ikhsan.
Ia menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan aktivitas kendaraan pengangkut alat berat. Pengawasan terhadap beban kendaraan juga menjadi bagian penting dalam menjaga umur layanan jalan.
Karena itu, Ikhsan mendorong Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengambil langkah konkret untuk memastikan kendaraan yang melintas sesuai dengan ketentuan muatan dan kelas jalan.
Salah satu langkah yang menurutnya perlu dipertimbangkan adalah mengaktifkan kembali fungsi jembatan timbang. Fasilitas tersebut dinilai dapat membantu mengawasi kendaraan dengan muatan berlebih sekaligus menjadi instrumen pengendalian lalu lintas angkutan berat.
“Jembatan timbang perlu diaktifkan kembali. Ini penting untuk efektivitas pengawasan kendaraan yang melintas di jalan poros Kalimantan sisi timur,” katanya.
Ia berharap pemerintah tidak menunggu kerusakan jalan semakin parah sebelum mengambil tindakan. Menurutnya, pemeliharaan jalan dan pengendalian kendaraan bermuatan berat harus berjalan beriringan agar kepentingan mobilisasi pembangunan tetap dapat berlangsung tanpa mengorbankan kualitas infrastruktur yang digunakan masyarakat.
Di sisi lain, persoalan tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan angkutan jalan. Langkah pengawasan yang terukur dinilai penting untuk memastikan mobilisasi alat berat tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan beban berlebihan terhadap infrastruktur jalan.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan