JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto melantik sembilan anggota Komite Reformasi Polri mendapat sorotan tajam dari kalangan pengamat. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai komite tersebut idealnya beranggotakan unsur masyarakat agar independen dan tidak mudah terkooptasi oleh kepentingan politik.
“Kalau tim reformasi Polri yang dibentuk Presiden masih terdiri dari unsur pemerintah, apa bedanya dengan Kompolnas?” ujar Bambang kepada, Selasa (6/10/2025).
Menurut Bambang, kehadiran unsur masyarakat dalam komite akan menjaga objektivitas dan memastikan arah reformasi berjalan sesuai kepentingan publik, bukan kepentingan kekuasaan. “Kepentingan di luar reformasi Polri bisa jadi merupakan kepentingan politik kekuasaan,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo akan segera melantik sembilan anggota Komite Reformasi Polri. “Minggu depan akan diumumkan dan dilantik oleh Pak Presiden,” kata Prasetyo saat ditemui usai Upacara HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).
Meski belum mengungkap nama-nama yang akan dilantik, sejumlah tokoh disebut masuk dalam radar komite, di antaranya Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, dan Jimly Asshiddiqie. Komite ini akan menjadi motor utama dalam proses reformasi menyeluruh di tubuh kepolisian.
Wakil Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menambahkan, Komite Reformasi Polri akan bersinergi dengan Tim Transformasi Reformasi Polri bentukan Kapolri yang beranggotakan 47 jenderal dan lima perwira menengah. “Tim Polri akan membantu komite bentukan Presiden. Jadi ada sinergi di situ,” jelasnya.
Pembentukan komite ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan menyeluruh terhadap institusi Polri, menyusul berbagai sorotan publik terkait transparansi, profesionalitas, dan integritas aparat penegak hukum.
Masyarakat kini berharap, tim ini tidak sekadar menjadi simbol reformasi, melainkan benar-benar mampu menghadirkan perubahan nyata dalam tubuh kepolisian. Suara rakyat menghendaki Polri yang lebih bersih, adil, dan berpihak pada kebenaran.
