KUALA PEMBUANG – DOMAINRAKYAT.com// Perjalanan panjang menghadapi proses hukum akhirnya membawa kepastian bagi Reson Rusdianto. Mantan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan itu dinyatakan bebas melalui putusan vrijspraak atau bebas murni dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya. Upaya kasasi penuntut umum terhadap putusan tersebut juga telah ditolak Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kepastian hukum itu menjadi titik penting bagi Reson untuk kembali menata kehidupan dan melanjutkan pengabdian sebagai aparatur sipil negara (ASN). Namun, persoalannya belum sepenuhnya selesai. Setelah kembali diaktifkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemulihan hak dan kedudukan jabatan yang pernah diembannya masih menunggu penyelesaian.

Dalam keterangan pers tertanggal 19 November 2026, Reson menyampaikan bahwa putusan bebas yang telah berkekuatan hukum tetap bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan hasil proses peradilan berdasarkan hukum dan pembuktian.

Menurutnya, putusan bebas (vrijspraak) memiliki makna penting karena pengadilan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

“Putusan ini bukan sekadar berakhirnya sebuah perkara. Ini adalah perjalanan panjang tentang kesabaran, kepercayaan kepada hukum, dan keyakinan bahwa kebenaran harus diperjuangkan melalui jalan yang benar,” ungkap Reson saat diwawancarai awak media ini.

Di balik kepastian hukum yang diperolehnya, masih terdapat persoalan administrasi kepegawaian yang menjadi perhatian Reson.

Sebelum menghadapi proses hukum, Reson menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan. Dalam perjalanan perkara tersebut, ia mengalami pemberhentian sementara sebagai PNS.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Reson menyebut dirinya telah diaktifkan kembali sebagai PNS terhitung mulai 1 November 2026.

Meski demikian, pengaktifan kembali status kepegawaiannya belum sepenuhnya menjawab persoalan mengenai pemulihan kedudukan jabatan yang sebelumnya diemban.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Seruyan dapat menuntaskan persoalan tersebut secara objektif, transparan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Harapan saya sederhana. Setelah kepastian hukum diperoleh, hendaknya pemulihan hak dan kedudukan kepegawaian juga mendapatkan kepastian. Saya ingin kembali mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai kapasitas dan ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Reson menegaskan, penyampaian pernyataannya bukan untuk menyudutkan pihak tertentu. Ia justru ingin menjadikan pengalaman yang dilaluinya sebagai pembelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya kepastian hukum, pemulihan martabat, serta perlindungan hak setiap warga negara.

Baginya, proses hukum yang panjang merupakan ujian tersendiri. Tidak hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga kesabaran, dukungan keluarga, dan keyakinan untuk tetap bisa melanjutkan kehidupan.

Ia berharap pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa setiap orang yang menjalani proses hukum tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, kesempatan memperbaiki kehidupan, serta ruang untuk kembali mengabdikan diri.

“Tidak ada perjalanan hidup yang selalu mudah. Saya bersyukur kepada Allah SWT atas kekuatan, keluarga yang tetap mendampingi, sahabat yang memberikan doa, serta semua pihak yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan. Saya tidak ingin masa lalu menjadi cerita tentang permusuhan. Saya ingin menjadikannya pelajaran tentang keadilan, kesabaran, dan pengabdian,” ujarnya.

Dengan status PNS yang telah diaktifkan kembali, Reson kini berharap proses pemulihan hak kepegawaiannya dapat diselesaikan secara menyeluruh.

Ia menilai, pemerintahan yang baik tidak cukup hanya ditandai dengan penegakan hukum. Penghormatan terhadap putusan pengadilan, kepastian administrasi, serta perlakuan yang adil terhadap setiap aparatur juga menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional.

Reson menyatakan tetap menghormati Pemerintah Kabupaten Seruyan beserta seluruh proses administrasi yang sedang berjalan. Ia berharap penyelesaian persoalan kedudukan kepegawaiannya dapat dilakukan secara bijaksana dan sesuai ketentuan hukum.

“Saya tetap menghormati Pemerintah Kabupaten Seruyan dan seluruh proses administrasi yang berjalan. Harapan saya, persoalan ini dapat diselesaikan secara bijaksana, berdasarkan hukum, dan dengan semangat membangun pemerintahan yang adil serta profesional. Pada akhirnya, yang ingin saya lakukan adalah kembali mengabdi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Bagi Reson, putusan bebas tersebut bukan sekadar penutup perjalanan panjang menghadapi proses hukum. Lebih dari itu, kepastian hukum menjadi awal untuk kembali menjalankan pengabdian.

Kini, setelah status PNS kembali aktif, satu harapan lainnya masih menanti kepastian: pemulihan hak dan kedudukan kepegawaiannya agar dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.(*As)+(Rs)