Domainrakyat.com – Ketua Umum Serikat Petani Indonesia atau SPI Henry Saragih menceritakan bagaimana harga tandan buah segar atau harga TBS sawit kian jeblok tepat sebulan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dicabut. Harga TBS sawit di Pasamanan Barat, Sumatera Barat, misalnya, kini di level Rp 600 per kilogram.
“Ini sudah sangat luar biasa. Sawit yang jadi komoditas ekspor seperti tidak ada harganya sama sekali,” ujar Henry melalui keterangan tertulis, Kamis, 23 Juni 2022.
Menurut Henry, harga TBS sawit yang diterima para petani SPI di wilayah lain juga kompak mengalami tren penurunan yang signifikan. Bahkan di Tanjung Jabung Timur, harga TBS di bawah Rp 500 per kilogram.
“Kalau aksesnya jauh dari jalan. Ini kan sudah kelewatan. Laporan hari ini ada yang sampai Rp 300 per kilogram,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia menyebutkan pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan responsif dan solutif karena saat ini sudah termasuk situasi darurat. “Petani sawit sudah menjerit, sudah pada titik nadir, harga TBS jauh di bawah harga impasnya. Ini artinya petani sudah sangat merugi, keterlaluan,” ucap Henry.
Ia menilai terjun bebasnya harga TBS ini karena Indonesia berada di bawah cengkeraman korporasi global sawit. Pemerintah, menurut dia, harus membangun sistem persawitan di Indonesia yang tidak tergantung dari pasar internasional yang dikuasai oleh korporasi-korporasi global. Alhasil, hajat hidup petani, orang banyak, dikuasai oleh cukong-cukong transnasional perseorangan.
SPI juga meminta pemerintah melalui penegak hukum agar menindak perusahaan sawit yang membeli TBS di bawah harga pemerintah. Dengan begitu, jika ada pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli dengan TBS petani dengan harga rendah, dapat langsung ditindak.
“Bukan tidak memungkin agar PKS tersebut ditutup, lalu diambil alih oleh pemerintah, ini levelnya sudah level krisis,” kata Henry.
engatakan izin ekspor perusahaan itu juga perlu dicabut, sehingga dana segar yang ada di di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bisa dialokasikan untuk atasi masa krisis ini, bukan hanya untuk memanjakan korporasi.
“Bangun pabrik-pabrik mini kelapa sawit di tingkat lokal, juga pabrik minyak goreng dan minyak makan merah pengelolaannya berikan kepada petani melalui koperasi, kalau memang serius ini bisa segera dikerjakan pemerintah,” kata dia.
Menurut Henry pemerintah harus melakukan sesuatu yang luar biasa, terutama dalam perizinan dan regulasi untuk mempermudah koperasi-koperasi petani yang nantinya diproyeksikan mengelola persawitan nasional. Di tingkat wilayah pemda, harus dibuka posko pengaduan yang menerima keluhan laporan petani ketika TBS dibeli dengan harga yang tidak layak atau di bawah harga ketetapan pemerintah.
Ia menyatakan saat ini adalah momen yang sangat pas untuk merombak tata kelola persawitan Indonesia melalui reforma agraria. “Perkebunan sawit harus diurus oleh rakyat, didukung oleh pemerintah dan BUMN, bukan oleh korporasi,” kata Henry.
Sebab, perkebunan sawit korporasi telah mengubah hutan menjadi tanaman monokultur, menghilangkan kekayaan hutan Indonesia, sumber air berupa rawa-rawa, sungai, dan sumber-sumber air lainnya. Korporasi sawit juga terbukti telah menggusur tanah petani, masyarakat adat dan rakyat, sampai merusak infrastruktur di daerah.
Di masa mendatang, menurut dia, perkebunan sawit harus diserahkan pengelolaannya kepada petani, dikelola usahanya secara koperasi, mulai dari urusan tanaman, pabrik CPO, dan turunannya. “Negara harus berperan dalam transisi ini dengan melaksanakan reforma agraria, tanah perkebunan atau pribadi yang luasnya di atas 25 hektare dijadikan tanah obyek reforma agraria (TORA),” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah melalui BUMN yang harus mengurus turunan strategis produksi sawit. “Korporasi swasta bisa diikutkan di urusan pengolahan industri lanjutan, misalnya untuk pabrik sabun, kosmetik, obatan-obatan, dan usaha-usaha industri turunan lainnya,” ucapnya.
Sumber: Tempo.co
Ikuti berita terkini dari Domainrakyat.com di Google News, klik di sini.
