JAKARTA, Domain Rakyat. Com//

Anggota Komisi IV DPR RI asal daerah pemilihan Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto, mempertanyakan serius kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.

Baca Juga:Jajaran Pemkot Lubuk Linggau Hadiri dan Ikuti Acara Mendengarkan Pidato Kenegaraan

Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi gambaran persoalan tersebut. Kondisi serupa dilaporkan terjadi di Pangkalan Bun, Sampit, Palangka Raya, hingga Puruk Cahu.

Persoalan itu bahkan disampaikan Bambang secara langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat bertemu dalam Sidang Paripurna DPR RI. Salah satu hal yang dipertanyakan ialah kemungkinan adanya pengurangan kuota BBM untuk Kalimantan Tengah.

Baca Juga:Rektor Universitas Moestopo Soroti Minimnya Pemahaman Wartawan Daerah soal Kode Etik dan Hak Jawab

Namun, menurut Bambang, Menteri ESDM memastikan tidak ada pengurangan kuota BBM untuk wilayah tersebut.

Pernyataan itu justru dinilai belum menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebab, di lapangan antrean kendaraan masih terjadi dan pasokan BBM sulit diperoleh.

Baca Juga:Kapolres Katingan Perkuat Sinergi Lintas Sektor dan Kesiapsiagaan Karhutla

“Beliau (Menteri ESDM) mengatakan tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Kalteng. Kalau memang tidak ada pengurangan, kenapa antrean masih panjang dan bukan hanya Pertalite, termasuk Pertamax juga sulit didapat?” ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (14/8/2026).

Menurut Bambang, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan BBM di Kalteng tidak cukup dilihat dari sisi kuota. Jika alokasi BBM tidak mengalami pengurangan, pemerintah perlu memastikan bagaimana distribusi dan ketersediaan pasokan di tingkat SPBU.

Sebab, masyarakat tetap menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean untuk mendapatkan BBM, sementara kelangkaan juga disebut terjadi pada jenis Pertamax.

Karena itu, Bambang mendorong pemerintah menelusuri rantai pasokan BBM secara menyeluruh. Jika kuota dinyatakan mencukupi, persoalannya harus dicari pada distribusi, ketepatan penyaluran, atau faktor lain yang menyebabkan BBM tidak tersedia di sejumlah SPBU.

Pertanyaan yang kini menunggu jawaban pemerintah sederhana, tetapi mendasar: jika kuota BBM untuk Kalimantan Tengah tidak dikurangi, mengapa masyarakat masih harus menghadapi antrean panjang dan kesulitan mendapatkan BBM?