Pertanyaan yang kini mencuat bukan lagi sekadar retoris, melainkan tuntutan logika publik: apakah ekonomi Indonesia benar-benar baik, atau hanya tampak baik di atas kertas statistik?

Fakta di lapangan memperlihatkan tekanan yang nyata. Sektor manufaktur mengalami perlambatan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai wilayah, dan kelas menengah—yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi nasional—mulai tergerus. Ketika kelas menengah melemah, sesungguhnya fondasi ekonomi sedang retak perlahan.

Ironi semakin terasa ketika masyarakat diminta untuk berhemat dan bersabar, sementara belanja negara justru terus mengalir deras. Proyek-proyek infrastruktur bernilai besar tetap berjalan, namun manfaat langsungnya bagi rakyat kecil belum terlihat signifikan. Pembangunan yang seharusnya menjadi solusi, kini justru memunculkan kecurigaan: apakah benar berpihak pada rakyat, atau sekadar melayani kepentingan tertentu?

Di sisi lain, beban fiskal semakin berat. Utang negara meningkat, ketergantungan pada investasi asing diperluas, namun kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan perbaikan yang merata. Jika kondisi ini disebut kemajuan, maka wajar jika publik bertanya: kemajuan untuk siapa?

Pajak dipungut dari hampir seluruh aspek kehidupan. Dari kendaraan, usaha mikro, makanan, hingga sektor hiburan—semuanya menjadi objek penerimaan negara. Namun transparansi penggunaan anggaran masih kerap menjadi tanda tanya. Negara terlihat agresif dalam menarik pemasukan, tetapi belum optimal dalam memastikan distribusi manfaatnya.

Kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun tidak luput dari sorotan. Alih-alih menjadi pilar ekonomi nasional, sejumlah perusahaan pelat merah justru terus mencatatkan kerugian. Potensi kebocoran anggaran mencapai puluhan triliun rupiah setiap tahun, tanpa perbaikan sistemik yang benar-benar terasa. Ini bukan sekadar masalah manajemen, tetapi indikasi lemahnya pengawasan dan akuntabilitas.

Belum lagi berbagai program dengan anggaran fantastis yang efektivitasnya dipertanyakan. Dana ratusan triliun rupiah telah digelontorkan, namun masyarakat bawah masih bergulat dengan kebutuhan dasar. Di titik ini, krisis yang muncul bukan hanya ekonomi, tetapi juga krisis kepercayaan terhadap kebijakan publik.

Jika dibandingkan dengan negara-negara yang sebelumnya dianggap tertinggal seperti Ethiopia dan Mauritius, transformasi yang mereka lakukan menunjukkan arah kebijakan yang lebih fokus dan terukur. Bahkan Burkina Faso di bawah kepemimpinan Ibrahim Traoré berani mengambil langkah-langkah tegas yang langsung menyentuh kepentingan nasional.

Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan sumber daya. Namun yang menjadi persoalan adalah arah kebijakan dan keberpihakan. Potensi besar tanpa keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat hanya akan melanggengkan ketimpangan.

Kini publik menaruh harapan besar pada kepemimpinan Prabowo Subianto. Harapan itu bukan sekadar janji politik, melainkan tuntutan nyata akan perubahan. Rakyat menunggu keberanian untuk membuka fakta, menerima kritik, serta membersihkan lingkaran kekuasaan dari kepentingan yang tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.

Jika tidak ada langkah korektif yang tegas, maka kondisi saat ini berpotensi menjadi pintu masuk krisis yang lebih dalam—bukan hanya krisis ekonomi, tetapi juga krisis kepercayaan publik.

Rakyat tidak membutuhkan angka-angka indah dalam laporan resmi. Mereka membutuhkan bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari—di meja makan, di tempat kerja, dan dalam kepastian masa depan.

Dan hingga hari ini, satu pertanyaan itu masih menggantung di ruang publik:

Negara ini sebenarnya sedang diurus untuk masa depan .

Tim Kaperwil Redaksi Jawa Barat

Catatan: Dr. Suriyanto Pd, SH., MH., M.Kn.

Sumber : Praktisi Hukum, Pemerhati Kebijakan Publik. Dr. Suriyanto Pd, SH.,MH.,M.Kn