BANYUWANGI, DOMAINRAKYAT.COM – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memimpin upacara peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman Kantor Bupati Banyuwangi, Kamis (17/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, Ipuk meminta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi semakin peka membaca perubahan global dan kondisi sosial masyarakat.
Ipuk menegaskan, ASN sebagai pelayan publik tidak boleh hanya berkutat pada rutinitas administratif. Menurutnya, birokrasi harus mampu merespons berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat serta memastikan setiap program pemerintah memberikan manfaat nyata.
“Sebagai pelayan publik, ASN tidak boleh terjebak dalam rutinitas administratif kantor, melainkan harus responsif terhadap dinamika sosial di sekitarnya. Mari terus bergerak, berinovasi, berkolaborasi dan memastikan bahwa setiap kerja kita benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Ipuk (21/09).
Upacara HKN tersebut dilaksanakan secara hybrid dan diikuti sekitar 900 peserta. Sebagian ASN hadir langsung di halaman Kantor Bupati Banyuwangi, sementara peserta lainnya mengikuti upacara secara daring dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam arahannya, Ipuk menyebut berbagai persoalan global saat ini turut memberikan dampak terhadap daerah. Mulai dari ketidakpastian geopolitik, tekanan terhadap sektor pangan dan energi, perkembangan teknologi, kondisi kesehatan generasi muda, hingga perubahan perilaku masyarakat akibat derasnya arus informasi.
Karena itu, Ipuk meminta jajaran Pemkab Banyuwangi tidak hanya bertindak setelah persoalan muncul. Ia mendorong ASN memiliki kemampuan membaca risiko, melakukan pencegahan serta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini.
“Karena itu saya minta seluruh jajaran Pemkab Banyuwangi bisa mengubah cara kerjanya. Jangan hanya cepat bereaksi, melainkan harus mampu membaca risiko, mencegah dan bersiap sebelum terjadi,” tegasnya.
Ipuk juga mengingatkan bahwa keberhasilan birokrasi tidak semata-mata diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan. Menurutnya, ukuran utama adalah sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, ramah dan memberikan kepastian.
“Ukuran keberhasilan kita bukan seberapa banyak program yang kita buat. Tetapi seberapa besar masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, ramah dan juga pasti,” imbuhnya.
Untuk memperkuat kinerja birokrasi, Ipuk menitipkan lima pesan kepada jajaran ASN, yakni memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan, memperkuat kolaborasi, mendorong digitalisasi dan inovasi, meningkatkan kesiapsiagaan serta manajemen risiko, dan menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Ia menekankan agar setiap program pemerintah memiliki target yang jelas dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengambilan kebijakan pun, lanjutnya, harus didukung data yang mutakhir, terintegrasi dan relevan dengan persoalan yang hendak diselesaikan.
“Kita tidak boleh membuat keputusan tanpa melihat data. Datanya pun harus mutakhir, terintegrasi, dan benar-benar digunakan untuk menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Usai upacara, Bupati Ipuk menyerahkan penghargaan kepada sejumlah desa yang berhasil dalam lomba pengelolaan persampahan. Penghargaan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar semakin peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Tinggalkan Balasan