Jakarta, Domainrakyat.com – Dugaan praktik penjagaan situs judi online oleh sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali menjadi sorotan publik. Mereka diduga sengaja membiarkan situs perjudian tetap aktif dengan imbalan uang dari para pemilik situs tersebut.
Modus Operandi Penjagaan Situs Judi
Dilansir dari media Tempo.co, modus yang digunakan cukup sistematis. Oknum pegawai Kominfo membentuk jaringan internal yang bertugas memastikan situs-situs tertentu tidak masuk daftar blokir. Mereka memanfaatkan akses sistem dan kewenangan internal untuk menghindari deteksi otomatis.
Jaringan ini aktif memantau lalu lintas situs dan memperbarui daftar situs blokir agar situs klien mereka tetap bisa diakses publik. Sistem crawling yang seharusnya menutup akses ke situs ilegal justru disalahgunakan demi keuntungan pribadi.
Pembagian Uang dan Praktik Tertutup
Para pelaku menerima sejumlah uang dari pemilik situs judi online sebagai imbalan. Uang itu kemudian dibagi berdasarkan struktur peran masing-masing anggota dalam jaringan. Salah satu istilah yang digunakan dalam praktik ini adalah “uang tutup mulut”, sebagai upaya menutupi keterlibatan mereka dan menghindari pengawasan internal maupun eksternal.
Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi tersebut telah berlangsung secara terorganisir, dengan upaya sistematis untuk menyembunyikan jejak kejahatan dari pihak berwenang.
Dampak terhadap Pemerintah dan Penegakan Hukum
Praktik ini mencoreng integritas Kominfo dan menghambat upaya pemberantasan judi online yang telah dicanangkan pemerintah. Selain merugikan negara, keterlibatan aparat pemerintah justru memperkuat jaringan kriminal dunia digital.
Penyelidikan kini tengah berlangsung. Beberapa pegawai Kominfo telah dimintai keterangan dan proses hukum sedang berjalan. Publik diminta untuk terus memantau perkembangan kasus melalui sumber berita yang sah dan terpercaya.
Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Judi Online
Pemerintah Indonesia melalui Kominfo sebenarnya telah melakukan berbagai upaya pemblokiran terhadap situs perjudian ilegal. Namun, kasus ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan internal dan penerapan sistem yang lebih transparan.
Langkah penguatan sistem dan peningkatan integritas pegawai menjadi kunci agar pemberantasan judi online dapat berjalan optimal. Perlu ada kolaborasi antara instansi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga ruang digital tetap bersih dan aman dari praktik ilegal.
Kasus penjagaan situs judi online ini menjadi pengingat penting bahwa kejahatan digital tidak hanya dilakukan oleh pihak luar, tetapi bisa juga berasal dari dalam institusi pemerintah itu sendiri.
