PALANGKA RAYA – DOMAINRAKYAT.com// FAKSI (Fasilitas Akademik dan Advokasi Kantara Simpul Indonesia, BHNM (Badan Hukum Negara Masyarakat), menyoroti perkara perdata No. 166/Pdt.G/2026/PN Plk yang diajukan Norpitasari, yang terkait dengan objek tanah yang saat ini dalam Sengketa dengan Tri Siswanti.
Sidang lanjutan gugatan perdata Perkara Nomor 166/Pdt.G/2026/PN Plk yang dilaksanakan kembali dengan agenda pembuktian data dan para saksi dari pihak penggugat di Pengadilan Negeri Palangka Raya.(18/11/2026).
Dalam persidangan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II hadir langsung dalam persidangan, Kuasa hukum tergugat 1 dan tergugat 2 tidak hadir namun tidak diketahui alasannya.
Dalam persidangan tersebut penggugat 1 dan penggugat 2 menghadirkan tiga orang saksi fakta, yakni Nurlela, Ingkit, dan Andre, untuk memberikan keterangan mengenai sejarah dan asal-usul tanah yang sekarang ini menjadi objek sengketa.
Adapun saksi Norlaila yang diminta memberikan keterangan dalam persidangan menjelaskan bahwa Jepffriko pernah membeli tanah dari madi goening (bapak norlela), yang dibelinya dengan ukuran 20 x 40 : 800 M2, saksi juga menjelaskan bahwa Jepffriko tanah sertifikat atas nama sukarya dengan ukuran 20 x 30 = 600 M2, namun kesaksian tersebut masih diperlukan pembuktian dalam persidangan berikutnya.
Saksi lain juga menjelaskan terkait kejadian pemasangan spanduk dan pagar kawat yang dilakukan leh tim Mandau Apang Baludang Bulau (MABB) dalam persidangan tersebut.
Setelah persidangan Ketua MABB menanggapi dan memberikan klarifikasi kepada awak media bahwa spanduk dan kawat berduri yang telah di pasang tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi agar sementara objek dalam sengketa tidak dilakukan aktifitas agar tidak menimbulkan polemik masyarakat atau kedua belah pihak yang sedang berseteru dalam permasalahan sengketa tanah tersebut.
Ketua MABB Abdul Rahman juga menjelaskan spanduk berlogo MABB yang diambil dari makna sejarah masyarakat adat melalui ritual dan kawat berduri yang sebagian baru di pasang tersebut telah dibongkar dan spanduk yang berlogo lambang MABB yang di pasang juga dirobek dan dicincang hingga permasalahan tersebut sedang dalam proses sidang adat yang dalam panggilan sidang tersebut Sdr jeffriko seran tidak pernah hadir.
Perkara ini mengundang perhatian karena di balik sengketa kepemilikan, muncul dugaan ketidakberesan prosedur.
Diketahui dalam pemberitaan sebelumnya, Tri Siswanti menyebut tanah tersebut dibeli secara sah dari Dita Oko Marlina dan sebagai pembeli beriktikad baik tidak membuat, merubah, menjual dan memanfaatkan surat tersebut untuk kepentingan keuntungan pribadi namun, dalam prosesnya justru menghadapi persoalan hukum berlapis hingga dilaporkan di Polda Kalteng.
Kuasa Hukum “FAKSI TATANAN CAKRA”, Agus Cristianto, S.H., M.H., menyatakan pihaknya akan mendampingi Tri Siswanti untuk mencari keadilan dan memastikan proses hukum berjalan objektif dan transparan.
“Kami tidak menuduh pihak mana pun. Kami hanya meminta agar dugaan-dugaan yang muncul di lapangan, terkait prosedur pertanahan dan proses persidangan, diperiksa secara profesional,” ujar Agus.
Dorongan dan Tuntutan FAKSI Terkait Perkara Mafia Tanah :
1. Aparat penegak hukum memeriksa perkara ini secara menyeluruh dan independen.
2. Instansi terkait membuka ruang klarifikasi agar tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Prinsip praduga tak bersalah tetap dikedepankan.
Sebagai bentuk keseriusan, FAKSI telah menyampaikan laporan dan permintaan pengawasan ke Mabes Polri dan Kompolnas, serta mendorong Irwasum Polri untuk melakukan pengawasan apabila ditemukan dugaan pelanggaran prosedur.
FAKSI juga telah menyampaikan terkait perkara sengketa ini kepada instansi pemerintah pusat terkait, segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat agar tidak menimbulkan polemik dan kontroversi berkepanjangan di kalangan masyarakat khususnya kota Palangka Raya.
FAKSI menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga terang benderang, dengan tetap menghormati semua lembaga penegak hukum dan proses yang sedang berjalan.
“Negara tidak boleh kalah oleh oknum dan mafia tanah. Hukum jangan dijadikan alat untuk menguasai hak orang lain. Kami kawal perkara sampai tuntas,” tegas Agus.
FAKSI BHNM (Badan Hukum Negara dan Masyarakat), akan terus mengawal perkembangan persoalan ini serta membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan agar pemberitaan tetap berimbang dan mengedepankan prinsip praduga tak bersalah.
FAKSI membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam rilis ini sesuai UU No.40 Tahun Tahun 1999 tentang pers, Konfirmasi dapat melalui Redaksi Pers Media Tipikor Di nomor 0822-5523-9288.











Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.