Bogor, DomainRakyat.Com – Aduan masyarakat kembali mencuat terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga berasal dari SPPG yang bermitra dengan Yayasan Mufidatun Nisa, beralamat di Kampung Cisalada RT 02 RW 10, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.
Seorang orang tua siswa yang anaknya menjadi penerima manfaat MBG mengeluhkan kualitas dan porsi makanan yang diterima. Kepada media, Senin (23/2/2026), ia mengungkapkan kekecewaannya setelah melihat menu yang dibawa pulang anaknya dari sekolah.
“Dikeluarkan, menurut saya menu MBG yang dikirim oleh dapur SPPG tersebut makin ke sini makin… masyaallah. Katanya jatah buat anak Rp15 ribu, tapi pada kenyataannya ya seperti ini?” ujarnya dengan nada prihatin.
Para orang tua berharap adanya transparansi dan evaluasi dari pihak terkait, mengingat program MBG bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah, bukan sekadar menggugurkan kewajiban distribusi makanan.
Klarifikasi Kepala SPPG Cisalada
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kepala SPPG Cisalada, Muhammad Rizky Kurniadi, memberikan penjelasan kepada media.
“Maaf bapak sebelumnya, untuk jatah per-penerima manfaat itu bukan Rp15.000. Tetapi porsi kecil Rp8.000 dan porsi besar Rp10.000,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya tengah berupaya melakukan subsidi silang dalam periode ini.
“Mohon maaf sebelumnya, karena kami berusaha untuk subsidi silang di periode ini, dan juga bisa dicek untuk hari besoknya . Sesuai dan tidaknya, karena kami berusaha sesuai dengan arahan tidak memakai produk UPF ,” tambahnya.
Pernyataan tersebut membuka ruang diskusi baru di tengah masyarakat, terutama terkait transparansi anggaran, standar porsi, serta kualitas bahan makanan yang digunakan.
Harapan Evaluasi dan Pengawasan
Program MBG sejatinya diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan gizi anak-anak, terutama di wilayah pedesaan. Namun, keluhan ini menjadi catatan penting agar pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan tujuan awal.
Masyarakat berharap adanya pengawasan lebih ketat dari pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun instansi teknis, agar manfaat program benar-benar dirasakan optimal oleh para siswa.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah orang tua mengaku masih menunggu tindak lanjut serta evaluasi konkret atas aduan yang telah disampaikan.
Tinggalkan Balasan