DOMAINRAKYAT.COM | PALEMBANG — Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., dan Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, S.H., M.M., di Ruang Rapat Griya Agung, Palembang, Senin (26/10/2026).
Rakortas tersebut membahas langkah strategis pencegahan dan pengendalian karhutla, termasuk pemantauan titik panas (hotspot), penguatan kesiapsiagaan, serta dukungan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi potensi kebakaran di wilayah Sumatera Selatan.
Usai mengikuti rapat dan konferensi pers, Bupati Banyuasin didampingi Kepala BPBD Banyuasin, Reza Agust Perdana, S.E., M.Si., serta Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo-SP) Banyuasin, Hj. Ida Bahagia, S.H., M.M., menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterima saat itu, tidak ditemukan titik panas di wilayah Banyuasin. Namun, asap masih terpantau dalam jumlah terbatas.
Menurut Askolani, kondisi tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Upaya pengendalian karhutla perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga dengan memperkuat langkah pencegahan.
“Kita memang tidak ada api, tetapi asap masih ada walaupun sedikit. Mudah-mudahan dengan adanya hujan ini, karhutla di Banyuasin bisa terkendali dengan baik karena lahan sudah ada kelembapan,” ujar Bupati.
Kesiapsiagaan dan Dukungan Pemadaman Diperkuat
Dalam koordinasi tersebut, kesiapan dan penambahan dukungan helikopter untuk pemadaman melalui metode water bombing menjadi salah satu langkah yang perlu diperkuat.
Penggunaan helikopter dapat membantu proses pemadaman, terutama di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dukungan tersebut diharapkan mempercepat penanganan kebakaran sekaligus menekan risiko meluasnya api ke wilayah lain.
Selain kesiapan sarana pemadaman, pemerintah daerah juga perlu memperkuat pemantauan kawasan rawan, kesiapan personel, serta koordinasi lintas instansi agar setiap indikasi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti.
Pemerintah Pusat Salurkan Bantuan untuk Penanganan Karhutla
Dalam konferensi pers seusai rapat, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan perhatian terhadap penanganan karhutla, termasuk di wilayah Sumatera Selatan.
Dukungan pemerintah pusat diwujudkan melalui Bantuan Presiden (Banpres) bagi kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Menteri Kehutanan menyebutkan bahwa bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap, yakni pada September dan tahap kedua pada pekan sebelumnya, dengan total nilai mencapai Rp200 miliar.
Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta menangani karhutla sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Selain dukungan anggaran, penanganan karhutla juga diperkuat melalui bantuan peralatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama BPBD, serta dukungan teknis lainnya, termasuk penggunaan dry ice sesuai kebutuhan dan pelaksanaan di lapangan.
Banyuasin Mendapat Alokasi Rp15 Miliar pada Tahap Pertama
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjelaskan bahwa alokasi bantuan tahap pertama sebesar Rp100 miliar dibagi untuk sejumlah daerah di Sumatera Selatan.
Berdasarkan rincian yang disampaikan, alokasi tersebut terdiri atas Rp30 miliar untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Rp20 miliar untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Rp20 miliar untuk Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Rp15 miliar untuk Kabupaten Banyuasin, dan Rp15 miliar untuk Kabupaten Ogan Ilir (OI).
Sementara itu, tiga daerah, yakni Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Kota Lubuk Linggau, dan Kota Pagar Alam, disebut masih dalam tahap pengusulan.
Herman Deru menegaskan pentingnya pengawasan dalam penggunaan bantuan agar anggaran dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan.
“Tentu saja semua diawasi oleh BPKP dan kita semua berharap agar tidak terjadi penyalahgunaan. Adapun penggunaan dry ice yang kemarin kita rasakan dampaknya, itu pendanaannya dari Kemenhut,” jelasnya.
Pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi bagian penting untuk memastikan dukungan pemerintah dapat dimanfaatkan secara tepat dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
Rakor Gambut dan Mangrove Dijadwalkan di Palembang
Selain membahas pengendalian karhutla, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dijadwalkan menginisiasi rapat koordinasi pertama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di Palembang pada Kamis (29/10/2026).
Agenda tersebut diharapkan memperkuat koordinasi pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, termasuk dalam mendukung perlindungan lingkungan serta upaya pencegahan kebakaran di kawasan yang rentan mengalami kekeringan.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan terus meningkatkan pemantauan wilayah rawan, kesiapan personel, koordinasi lintas sektor, serta respons cepat terhadap setiap indikasi kebakaran.
Melalui langkah pencegahan yang berkelanjutan dan dukungan penanganan yang terkoordinasi, potensi karhutla diharapkan dapat ditekan, dampak asap terhadap masyarakat diminimalkan, serta kualitas lingkungan dan kesehatan warga di Kabupaten Banyuasin dan wilayah Sumatera Selatan tetap terjaga.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.