Jakarta – Isu mengenai gaji anggota DPR kembali mencuat setelah mantan anggota DPR periode 2004–2008 yang juga pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengungkapkan fakta mengejutkan. Menurutnya, penghasilan anggota DPR bukan sekadar ratusan juta, melainkan bisa mencapai miliaran rupiah per bulan. Pernyataan ini sontak menimbulkan perdebatan dan kritik publik yang semakin keras terhadap gaya hidup mewah para wakil rakyat.
Dalam sebuah siniar di kanal YouTube pribadinya, Mahfud bercerita bahwa saat ini masyarakat masih hidup dalam kesulitan. Ia mengaku sering melihat gelandangan yang mencari sisa makanan dari tempat sampah. Kontras dengan kondisi rakyat, Mahfud menyebut wajar jika DPR kerap dihujani kritik karena gaji dan tunjangannya dianggap berlebihan.
“Menurut saya, kalau disebut Rp 230 juta per bulan, yang saya dengar justru miliaran rupiah. Karena yang Rp 230 juta itu mungkin hanya penghasilan rutin. Di luar itu ada uang reses, uang kunjungan, bahkan honor ketika membahas satu undang-undang,” ungkap Mahfud, Kamis (28/8/2025).
Mahfud kemudian membandingkan dengan masa ia masih menjabat anggota DPR pada 2004. Saat itu, uang reses tiga bulan sekali saja sudah mencapai Rp 42 juta. Belum lagi tambahan dari kunjungan konstituen hingga honor setiap pembahasan undang-undang. “Jadi kalau disebut Rp 232 juta, itu sebenarnya hanya gaji bulanan yang rutin. Masih banyak pos lain yang tidak banyak diketahui publik,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mahfud juga menyinggung soal fasilitas studi banding ke luar negeri yang diberikan kepada anggota DPR. Menurutnya, meski undang-undang sudah selesai dibahas, kesempatan untuk melakukan studi banding tetap dibuka, lengkap dengan akomodasi mewah, uang saku, dan fasilitas hotel berbintang. “Saya sendiri menolak ketika ditawari, karena menurut saya itu sudah tidak relevan,” kenangnya.
Pernyataan Mahfud ini memperkuat persepsi publik bahwa wakil rakyat menikmati kehidupan yang jauh dari kesusahan rakyat yang mereka wakili. Kritik mengenai transparansi, pengendalian anggaran, serta moralitas politik kembali mencuat. Kini, sorotan publik tertuju pada seberapa besar keberanian DPR membuka rincian penghasilannya secara jujur agar tidak lagi menimbulkan prasangka dan kecurigaan.
